Bea Cukai : Rokok Ilegal Turun, Penerimaan Pajak Rokok Naik

Surakarta (3/12/2018) – Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY, Anton Nanang memberikan pemaparan materi terkait Pajak Rokok, teknis pemungutan dan optimalisasinya. Materi tersebut disampaikannya dalam acara Rapat Koordinasi Kebijakan dan Pemungutan Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah yang diadakan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, hari ini Senin 3 Desember 2018, di The Sunan Hotel Surakarta.

Dihadapan seluruh peserta yang melibatkan seluruh unsur yang terkait seperti unsur Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah, unsur Kantor Pusat BPPD Provinsi Jawa Tengah, dan SATPOL PP Provinsi Jawa Tengah, Anton memaparkan bagaimana Bea dan Cukai mengemban amanah dalam pemungutan Pajak Rokok, bagaimana teknis penghitungannya, dan bagaimana upaya atau peran Bea dan Cukai dalam upaya optimalisasinya.

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Besaran tarifnya yaitu 10% dari cukai rokok dan dipungut kantor bea dan cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak rokok pada dasarnya merupakan pajak daerah, sehingga seluruh penerimaannya akan dikembalikan keseluruh provinsi berdasarkan prosentase populasi jumlah penduduk. Provinsi Jateng sudah menerima alokasi pajak rokok ini sejak diberlakukannya yaitu tahun 2014. Jumlahnya boleh dibilang terus meningkat. Di tahun 2017 provinsi jateng mendapat alokasi sekitar 2 triliun. Diharapkan pada tahun 2018 jumlahnya naik dari angka tersebut.

Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 maka penggunaan pajak rokok paling sedikit sebesar 50% harus dialokasikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum antara lain berupa operasi bersama terhadap peredaran rokok ilegal. Upaya optimalisai pajak rokok seiring dengan optimalisasi cukai rokok, antara lain dapat dilakukan dengan simplifikasi tarif cukai, kenaikan tarif cukai rokok, dan tentunya operasi bersama terhadap peredaran rokok ilegal. Operasi ini sebaiknya dilakukan secara komprehensif dengan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi, termasuk upaya pembinaan dan pemberian solusi alternatif kepada masyarakat untuk alih profesi dari sebelumnya membuat rokok ilegal ke pekerjaan lainnya. Dengan turunnya jumlah Rokok Ilegal maka penerimaan Pajak Rokok Naik, demikian Anton mengakhiri pemaparannya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *