Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Laksanakan Empowering Monev TPB dan KITE

Semarang – Sehubungan dengan diterbitkannya Perdirjen baru nomor PER-02/BC/2019 tentang Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, pada hari ini Rabu 13 Maret 2019, Kanwil Bea Cukai Jateng DIY bekerja sama dengan KPPBC Semarang dan KPPBC Tanjung Emas, melaksanakan kegiatan Empowering Monev TPB dan KITE.

Kegiatan yang mengusung tema “Empowering Monev TPB dan KITE- Untuk Layanan yang Makin Baik Demi Fasilitas Tepat Sasaran” ini dilaksanakan di Ruang Pendidikan KPPBC Tanjung Emas dengan mengundang nara sumber spesial dan pakar di bidangnya yaitu para pejabat dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan, seperti Kepala Subdirektorat TPB, Tatang Yuliono, Kepala Seksi Kawasan Berikat, Joko Pri Sukmono Dwi Widodo, Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas TPB, Budi Kristanto, dan Kepala Seksi Evaluasi KITE, Yusi Riza, serta diikuti oleh perwakilan pejabat dari Kanwil Jateng DIY dan seluruh KPPBC di bawahnya, antara lain para Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, serta Kasubsi Hanggar.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai pada Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, Juli Tri Kisworini berkesempatan untuk membuka acara sekaligus memberikan arahan-arahan antara lain meminta kepada KPPBC khususnya para Kasubsi Hanggar untuk tidak sungkan menyampaikan / melaporkan setiap ada permasalahan yang ditemukan di Kawasan Berikat yang diawasi. Selain itu, Juli  juga meminta kepada para Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai agar menyampaikan laporan progress Monev TPB yang selama ini sudah dilaksanakan di kantor masing-masing.

Kasubdit TPB, Tatang menyampaikan mengenai pembinaan dan penegakan IT Inventory, materi diawali dengan perkembangan atau roadmap IT Inventory yang bermula sejak 2011 yakni pengenalan IT Inventory hingga berkembang sampai saat ini dan telah disandingkan dengan aplikasi CEISA TPB sebagai alat bantu dalam pengawasan perusahaan. Adapun latar belakang diselenggarakannya penegakan IT Inventory bagi perusahaan dikarenakan antara lain, penafsiran IT Inventory yang belum seragam oleh perusahaan, IT Inventory belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perlunya penyusunan database yang ada di Kawasan Berikat. Menindaklanjuti hal tersebut, disusunlah rencana penegakan IT Inventory yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Pada bulan Maret 2019 akan dilakukan penegasan kepada KPPBC untuk melakukan monev IT Inventory perusahaan, kemudian dilanjutkan periode April – Oktober 2019 yakni pelaksanaan Pembinaan atau Bintek IT Inventory untuk standarisasi IT Inventory perusahaan, dan terakhir pada periode November 2019 sebagai batas akhir pemenuhan standar IT Inventory perusahaan.

Selanjutnya, Joko menyampaikan paparan mengenai konsep IT Inventory yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dasar IT Inventory sendiri berpaku pada Single Database System yang terintegrasi dengan banyak entitas serta menjadi sub system dengan Sistem Akuntansi perusahaan. Selain itu, Joko juga memaparkan langkah identifikasi IT Inventory perusahaan sesuai dengan ND-239/BC.3/2019 Direktur Fasilitas Kepabeanan tentang Bulan Pembinaan dan Penegakan IT Inventory di Kawasan Berikat.

Kemudian dilanjutkan dengan paparan mengenai Monev yang diatur pada peraturan terbaru yakni PER-02/BC/2019 tentang Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor oleh Budi. Dalam peraturan terbaru tersebut terdapat peraturan baru terkait Monev seperti, kejelasan alur Monev, pembagian kewenangan dalam pelaksanaan Monev, skema Monitoring Mandiri bagi perusahaan yang mengajukan Voluntary Disclosure, Monitoring Khusus, Evaluasi Makro dan Mikro, serta output Monev sebagai gambaran indicator ekonomi. Selain itu, Budi juga mengupas pasal – pasal yang terdapat pada peraturan terbaru PER-02/BC/2019.

Kegiatan berlanjut dengan sesi diskusi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutupan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY, Parjiya. “Standarisasi IT dan monev itu dapat memperkecil temuan audit karena ketika ada perbedaan saldo sudah diketahui lebih awal” pungkas Parjiya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *