FasilitasPelayananPengawasan

Sukseskan Program Standarisasi IT Inventory TPB, Kanwil Bea Cukai Jateng DIY selenggarakan FGD

Semarang – Rabu (13/03/2019), Kanwil Bea Cukai Jateng DIY bekerja sama dengan KPPBC Semarang dan KPPBC Tanjung Emas menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) terkait Program Standarisasi IT Inventory dan Monev TPB dan KITE. FGD dilaksanakan di Aula KPPBC Tanjung Emas dengan mengundang nara sumber spesial dan ahli di bidangnya yaitu para pejabat dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan, yakni Kepala Subdirektorat TPB, Tatang Yuliono, Kepala Seksi Kawasan Berikat (KB), Joko Pri Sukmono Dwi Widodo, Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas TPB, Budi Kristanto, dan Kepala Seksi Evaluasi KITE, Yusi Riza, serta diikuti oleh sekitar 422 peserta yang merupakan perwakilan dari seluruh perusahaan penerima fasilitas KB yang terdiri dari bagian EXIM dan Accounting.

Kakanwil Bea Cukai Jateng DIY, Parjiya membuka langsung FGD sekaligus memberikan arahan-arahan antara lain berkaitan dengan pentingnya IT Inventory. Saat ini IT Inventory merupakan suatu keharusan. Perkembangan teknologi, pertumbuhan investasi / terus bertambahnya perusahaan penerima fasilitas KB dan keterbatasan SDM bea cukai untuk mengawasi Kawasan Berikat secara konvensional antara lain menjadi alasan perlunya penerapan IT Inventory sesuai ketentuan dan perlunya optimalisasi monev dalam rangka ketertiban. Parjiya juga memberikan apresiasi tinggi atas antusiasnya para peserta yang hadir dalam jumlah yang tinggi, hampir 100% dari undangan.

Kabid Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Juli Tri Kisworini juga menambahkan terkait kinerja perluasan fasilitasi (fungsi industrial asistance), proses pemberian perijinan yang telah sesuai ketentuan, juga tentang rencana pengusulan KB Mandiri. Tak lupa Juli berikan apresiasi kepada APKB atas kerjasama yang baik selama ini.

Kasubdit TPB, Tatang Yuliono beserta tim menyampaikan materi tentang standarisasi IT Inventory dan empowering monev TPB. Standarisasi IT Inventory harus dilakukan sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat dan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat. Tatang menyampaikan bahwa parameter IT Inventory harus realtime dan online bukan menjadi hal yang utama lagi. Kini yang terpenting adalah IT Inventory harus menjadi subsistem dari sistem informasi akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan.

Kepala Seksi KB, Joko Pri Sukmono selanjutnya menyampaikan bahwa kondisi IT Inventory perusahaan TPB saat ini dapat diklasifikasi dalam 4 cluster yaitu cluster A: memiliki 1 aplikasi yang merupakan sistem pencatatan pembukuan dan IT Inventory, cluster B: memiliki aplikasi sistem pencatatan pembukuan dan IT Inventory dalam 2 aplikasi tetapi terintegrasi, cluster C: sistem pencatatan pembukuan dan IT Inventory dalam 2 aplikasi tetapi tidak terintegrasi, dan cluster D: IT Inventory hanya untuk pencatatan keluar masuk barang dan pencatatan lainnya dilakukan secara manual seperti Ms. Excel. Kondisi IT Inventory pada cluster A dan B merupakan IT Inventory yang sudah sesuai ketentuan. Sedangkan IT Inventory cluster C dan D perlu dilakukan perbaikan system oleh perusahaan penerima fasilitas TPB.

Dalam sesi selanjutnya, Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas TPB, Budi Kristianto menyampaikan materi terkait monitoring dan evaluasi  TPB berdasarkan Peraturan Dirjen Nomor PER-02/BC/2019. Dalam peraturan tersebut terdapat pembaharuan seperti terdapat monitoring mandiri yang dilakukan oleh perusahaan TPB, monev khusus yang meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu, pemeriksaan sederhana, dan analisis mendalam. Budi juga menyampaikan bahwa pengawasan terhadap perussahaan TPB dimulai sejak pelaksanaan pemaparan proses bisnis perusahaan saat permohonan  fasilitas. FGD diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber dari Subdirektorat TPB untuk menemukan solusi atas kendala yang dihadapi oleh perusahaan TPB.

Comment here