Joint Program Bea Cukai dan Pajak Jateng DIY Setor Rp570.97 M Ke Negara di 2018

Semarang (11/4/2019) – Sesuai arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang Program Sinergi Reformasi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hari ini Kamis 11 April 2019, bertempat di kantor wilayah DJP Jateng I, dilaksanakan Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Program Sinergi DJP dan DJBC wilayah Jateng dan DIY. Rapat Kerja ini dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, unsur pimpinan dari Bea Cukai, Pajak, dan Anggaran baik tingkat pusat maupun wilayah Jateng dan DIY. Dihadapan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara,   Robert Leonard Marbun. Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Parjiya beserta Kepala Kanwil Pajak Jateng I, II dan Yogyakarta memaparkan bahwa di 2018 joint program Bea Cukai dan Pajak Jateng DIY berhasil mengumpulkan pundi-pundi penerimaan negara sebesar Rp.570.97M. Panerimaan ini merupakan hasil joint program yang meliputi joint analisis, joint audit, joint collection dan joint investigasi. Pencapaian ini jauh melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp100M atau tercapai sebesar 570%.

Rapat kerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa sinergi antara Bea Cukai dan Pajak di Jateng DIY telah berjalan dengan baik dan berhasil. Robert antara lain mengatakan bahwa kegiatan joint program ini pada intinya untuk mengamankan hak keuangan negara, jadi tingkatkan sinergi untuk menggali potensi penerimaan negara lewat join antara DJP dan DJBC, serta DJA terkait potensi PNBP. Bahkan perlu sinergi dengan PPATK dan BI. Apresiasi untuk pencapaian yang telah dicapai. “Untuk 2019 target joint program wilayah Jateng DIY sebesar Rp.3 Triliyun. Kami akan mensupport sepenuhnya”, tegas Robert. Parjiya menambahkan bahwa sinergi antara Bea Cukai dengan Pajak sebenarnya sudah terbina sejak lama, namun kini lebih terstruktur dan masif. “Kami akan terus perkuat sinergi, mengamankan keuangan negara, yang pada akhirnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”, jelasnya.

Keberhasilan joint program antara DJP, DJBC dan DJA akan memiliki kontribusi sangat penting bagi keuangan negara. Dengan makin sempitnya ruang untuk menghindari pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan naik, sehingga hak keuangan negara lebih terjamin. Keuangan negara yang baik akan menunjang keberlangsungan pembangunan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *