Terus Perkuat Integritas, Bea Cukai Jateng DIY Gelar PPKP Integritas

SEMARANG (23/05) – Program Peningkatan Kompetensi Pegawai (PPKP) menjadi salah satu instrumen utama untuk meningkatkan pengetahuan para pegawai di Bea Cukai. Seiring dengan arahan Direktur Jenderal Bea dan Cukai agar terus melakukan penguatan integritas, maka pada Kamis, 23 Mei 2019 Bea Cukai Jateng DIY mengadakan PPKP penguatan integritas dengan tema “Pengendalian Gratifikasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Whistleblowing System (WBS).

Integritas menjadi hal sangat penting dalam peningkatan kinerja dan citra bea cukai. Hal ini sebagaimana diungkapkan Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Parjiya dalam sambutannya. “Kinerja positif yang kita dicapai pada dasarnya memerlukan integritas dan profesionalisme. Sudah kita tunjukkan dengan prestasi-prestasi di beberapa bidang seperti penindakan rokok illegal yang masif, temuan audit yang luar biasa, dll. Namun kita harus terus selalu melakukan penguatan”, jelasnya. Narasumber dari Bidang Kepatuhan Internal yang terdiri dari Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi Teguh Iman selanjutnya menyampaikan materi terkait pengendalian gratifikasi dan Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan Suharjo yang menyampaikan materi tentang SPIP dan WBS.

Gratifikasi masuk kedalam salah satu klasifikasi korupsi sehingga perlu adanya pengendalian yang dilakukan oleh internal untuk meminimalisasi adanya gratifikasi. Teguh menyampaikan bahwa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari ASN dan melaporkan penolakan tersebut kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di instansinya. “Apabila dengan alasan tertentu tidak dapat ditolak maka wajib melaporkan penerimaan gratifikasi melalui UPG atau langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”, tegasnya.

Terkait materi SPIP dan WBS, Suharjo menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Whistleblowing System ini bertujuan untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai. Masyarakat dapat berpartisipasi melaporkan pelanggaran maupun ketidakpuasan terhadap layanan kepada unit Kepatuhan Internal Bea Cukai melalui tautan beacukai.go.id/pengaduan atau ke Inspektorat Jenderal kementerian Keuangan melalui tautan wise.kemenkeu.go.id yang menjadi portal pusat pengaduan.

Setelah PPKP ini diharapkan kepada seluruh pegawai agar selalu berkinerja dengan penuh integritas. Berangkat dari integritas masing-masing pegawai yang kuat, maka integritas organisasi atau institusi juga akan semakin baik. Dengan demikian maka cita-cita reformasi dan visi organisasi akan terwujud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *