Lain-lain

Bupati Kudus Apresiasi dan Dukung Bea Cukai Gempur Rokok Ilegal, Usul Naikkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakai Jadi 5%

Semarang (28/03/2019) – Bupati Kudus, Muhamad Tamzil berterima kasih atas kinerja Bea Cukai dimana realisasi penerimaan cukai selalu mencapai target, sehingga Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kudus selalu naik dari tahun ke tahun. Hal ini disampaikan Tamzil dalam menerima kunjungan Pansus DPR tentang RUU Pertembakauan di PT Pura Group, Kudus. “Terakhir DBHCHT yang kami terima sebesar Rp.150 Milyar dan digunakan untuk kesehatan dan infrastruktur. Sudah Rp40 Milyar kami bayarkan untuk BPJS. Kami mengusulkan agar besaran DBHCHT dapat dinaikkan dari 2% menjadi 5% sehingga pembangunan dapat diperluas ke sektor lain seperti pendidikan”, ungkap Tamzil.

Tamzil dalam kesempatannya menyampaikan bahwa Kudus merupakan daerah terkecil setelah Sukoharjo atau hanya 1.3% dari luas daerah Provinsi Jawa Tengah. Namun dikenal sebagai kota industry dan kota kretek. Fasilitas kesehatan dan jaminan kesehatan untuk masyarakat sudah bagus. “Kami dukung Bea Cukai dalam pemberantasan rokok illegal, karena itu juga akan berpengaruh pada pajak rokok dan DBHCHT yang akan kami terima untuk pembangunan di daerah”, demikian tambahnya.

Pimpinan Pansus Firman Soebagyo dan Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa DPR akan mengkaji semua masukan yang disampaikan. “usulan kenaikan prosentase dana bagi hasil akan kami bahas, namun juga akan meminta masukan dari daerah lainnya. “Permasalahan pertembakauan sangat kompleks, banyak yang harus dipertimbangkan mulai dari tembakaunya sendiri, petani, industrinya, tenaga kerja, penerimaan cukai, pajak rokok, PPn, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sampai dengan factor kesehatannya. RUU ini merupakan RUU yang sangat strategis”, jelas Firman.

Dalam kunker tersebut memang dibahas juga tentang peredaran rokok illegal dimana berdasarkan survey UGM, peredaran rokok illegal mengalami penurunan dari tahun ke tahun. “Berdasarkan survey UGM, pada tahun 2018 masih ada 7.04% rokok illegal yang beredar di pasar, dimana 52.63%nya merupakan rokok polos atau tanpa pita cukai. Menteri Keuangan, Sri Mulyani kemudian memberikan target agar pada 2019 dapat ditekan menjadi 3%. Saat ini Bea Cukai bertekad untuk terus menggempur rokok illegal bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum seperti TNI, POLRI, Kejaksaan dan instansi terkait lainnya”, jelas Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng dan DIY, Parjiya.

Hendrawan menambahkan bahwa industri hasil tembakau merupakan industri strategis, merupakan andalan dalam menjawab permasalahan tentang konten lokal, tenaga kerja, penerimaan, dll. Semestinya industri ini diproteksi bukan justru seolah-olah mau dimatikan. DPR menginformasikan akan membahas RUU ini secara konprehensif dimana semua faktor menjadi pertimbangan mulai dari tembakau, petani, industry, tenaga kerja, penerimaan Negara, dan juga kesehatan.

Comment here