DPR Apresiasi Bea Cukai Dalam Kunjungan Pansus RUU Pertembakauan

Semarang (28/03/2019) – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan melakukan kunjungan kerja ke Kudus dan melakukan pertemuan dengan PT Pura Group, Bea dan Cukai, dan Pemda Kudus. Kunjungan dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan UU Pertembakauan. DPR memberikan apresiasi atas masukan dan penjelasan yang diberikan Bea dan Cukai dalam pertemuan yang dilakukan di PT Pura pada tanggal 27 Juni 2019 tersebut.

Pimpinan Pansus Firman Soebagyo mengatakan bahwa pembahasan RUU Pertembakauan ini membutuhkan proses yang lama, bukan karena tidak mampu, namun banyak hal yang harus diakomodir dalam RUU tersebut. “Permasalahan pertembakauan sangat kompleks, banyak yang harus dipertimbangkan mulai dari tembakaunya sendiri, petani, industrinya, tenaga kerja, penerimaan cukai, pajak rokok, PPn, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sampai dengan faktor kesehatannya. RUU ini merupakan RUU yang sangat strategis”, jelas Firman.

Banyak pertanyaan DPR kepada Bea Cukai mulai dari penerimaan cukai, peredaran rokok illegal, dugaan maraknya pita cukai palsu, sampai dengan proses tender pengadaan pita cukai. Parjiya, Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng dan DIY mengatakan bahwa penerimaan cukai didominasi dari cukai rokok dimana dalam beberapa tahun terakhir targetnya selalu tercapai. Target cukai rokok 2019 sebesar Rp.158.8 Triliun merupakan target yang berat mengingat tahun 2019 ada kenaikan target namun tidak disertai dengan kenaikan tarif. Peredaran rokok illegal juga menjadi faktor yang bisa mendistorsi penerimaan. “Berdasarkan survey UGM, pada tahun 2018 masih ada 7.04% rokok illegal yang beredar di pasar, dimana 52.63%nya merupakan rokok polos atau tanpa pita cukai. Menteri Keuangan, Sri Mulyani kemudian memberikan target agar pada 2019 dapat ditekan menjadi 3%”, jelas Parjiya.

Bambang Haryadi yang juga pimpinan pansus menyoroti soal pengadaan pita cukai, kenapa harus melalui mekanisme tender padahal yang akan menang ya itu-itu saja. Bambang menyarankan agar proses pengadaan dapat dilakukan dengan mekanisme yang lebih sederhana dan singkat atau melalui mekanisme penunjukan langsung. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Nirwala DH kemudian menjelaskan bahwa mekanisme tender ini mengacu pada ketentuan yang ditetapkan di UU Cukai dimana pengadaannya harus melalui tender. “Namun demikian jika proses tersebut perlu diubah agar lebih efisien maka akan kami kaji untuk diusulkan di RUU Cukai”, jelasnya. Nirwala menjelaskan banyak hal tentang cukai dengan detil dan jelas. Hendrawan Supratikno atau yang dikenal dengan Prof Hendrawan memberikan apresiasi atas penjelasan yang diberikan. “Saya surprise dan terima kasih atas penjelasan yang detil dan jelas dan Bea Cukai”, ungkapnya.

Prof. Hendrawan menambahkan bahwa industry hasil tembakau merupakan industri strategis, merupakan andalan dalam menjawab permasalahan tentang konten lokal, tenaga kerja, penerimaan, dll. Semestinya industry ini diproteksi bukan justru seolah-olah mau dimatikan. DPR menginformasikan akan membahas RUU ini secara konprehensif dimana semua faktor menjadi pertimbangan mulai dari tembakau, petani, industry, tenaga kerja, penerimaan Negara, dan juga kesehatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *