Dewan Ketahanan Nasional Datangi Bea Cukai Jateng DIY, Ada Apa?

Semarang, (04/07) – Tim Setjen Wantanannas (Dewan Ketahan Nasional) pada hari Rabu 3 Juli 2019 mendatangi Kanwil Bea dan Cukai Jateng DIY. Tim yang diketuai oleh Brigjen Pol. Drs Juhartana, M. Si. tersebut datang bersama 2 orang analis kebijakan yang bertujuan untuk menggali informasi aktual terkait pengembangan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) berwawasan lingkungan dalam rangka merumuskan kebijakan strategis kepada Presiden RI. “Kami melakukan kajian di daerah dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang ada yang berpotensi menghambat pembangunan”, jelas Juhartana mengawali kunjungannya.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, Parjiya menyampaikan banyak informasi terkait peran Bea Cukai khususnya dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong investasi dan ekspor.  “kami telah dan akan terus melakukan langkah-langkah agar investasi dan ekspor terus meningkat. Saat ini sudh ada 304 perusahaan penerima fasilitas fiskal di Jateng dan DIY. Fasilitas yang diberikan antara lain berupa penangguhan bea masuk, pembebasan dengan jaminan, dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. Mereka tidak perlu membayar bea masuk dengan syarat produknya harus diekspor”, jelas Parjiya. Menurut Parjiya, ada 3 kondisi yang membuat investor tertarik untuk menanamkan investasinya di Jateng, yaitu UMR yang masih relative rendah, situasi keamanan yang kondusif, dan infrastruktur yang menunjang baik pelabuhan maupun jalan tol. Ini mengakibatkan perusahaan penerima fasilitas fiskal dan berorientasi ekspor terus mengalami peningkatan. Perijinan yang semakin mudah dan cepat menghasilkan pertumbuhan sebesar 15.6% dalam kurun setahun terakhir ini.

Tim Setjen Wantannas menyampaikan bahwa pemerintah mengharapkan peran Bea Cukai lebih optimal terutama dalam mengendalikan impor dan mendorong ekspor. Twin Deficit menjadi PR besar Negara saat ini, yaitu terkait defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal. Hal tersebut disampaikan oleh Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Keuangan dan Moneter Kedeputian Pengembangan, Dr. Abdul Rokhman, A.Pi, MM. “Industri TPT punya peran besar dalam neraca perdagangan. Kami ingin melihat apakah perkembangan industri ini bisa menekan CAD. Peran Bea Cukai sangat diperlukan dalam mendorong ekspor”, terang Abdul Rokhman.

Dalam kesempatan diskusi, parjiya kembali menginformasikan bahwa devisa ekspor komoditi TPT di wilayah Jateng DIY pada 2019 ini lebih besar dibanding dengan devisa impornya. Kondisi ini juga terjadi di 2016 dan 2017. Namun pada 2018 terjadi sebaliknya. “Pada tahun 2016, nilai ekspor 23,78% lebih besar dibanding dengan nilai impornya. Pada tahun 2017, nilai ekspor 2,03% lebih besar dibanding dengan nilai impornya, tetapi pada tahun 2018 mengalami defisit sebesar 8,88%. Pada 2019 (s.d. Juni 2019) kembali mengalami surplus sebesar 4,85%. Namun kondisi sebaliknya terjadi di industri Non TPT yang selalu mengalami defisit.”, jelas Parjiya.

Tim Setjen Wantannas berharap fasilitas yang diberikan kepada perusahaan dapat meningkatkan ekspor yang pada ujungnya akan mengurangi defisit pada neraca perdagangan. Dengan penyelenggaraan kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat menjadi bahan sebagai rumusan kebijakan strategis untuk memperbaiki neraca perdagangan khususnya dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *