Perwakilan Kemenkeu Prov Jateng Ikuti Video Conference “Pelayanan Publik”

SEMARANG (16/08) – Pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pelayan masyarakat. Sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik dan dalam rangka penguatan implementasi Nilai-Nilai Kemenkeu, pada Jumat, 16 Agustus 2019 Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jawa Tengah mengikuti Video Conference Meeting yang diselenggarakan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat. Video Conference Meeting yang bertempat di ruang Media Center Kantor Bea Cukai Jateng DIYtersebut diikuti oleh seluruh perwakilan Kemenkeu wilayah Semarang.

Pergeseran budaya yang saat ini terjadi, menuntut sebuah organisasi untuk dapat menyesuaikan. Penggunaan teknologi secara baik dinilai memberikan dampak yang positif diantaranya efisiensi waktu dan biaya, membangun budaya kolaborasi dan sinergi serta ekosistem yang lebih produktif dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut disampaikan oleh Sudarto, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi Birokrasi dan Teknologi Informasi sesuai dengan konsep New Thingking of Working (NTOW). Pergeseran budaya juga memberikan dampak bagi SDM organisasi itu sendiri, Sudarto juga menyampaikan bahwa perlu dilakukan internalisasi kembali terkait Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan agar tercapainya tujuan dari kode etik itu sendiri yang antara lain mencegah pelanggaran disipin dan menjaga kehormatan pegawai Kemenkeu.

Kemenkeu memiliki peranan yang cukup strategis dalam menjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat selalu menghimbau untuk mecegah adanya intoleransi khususnya di media sosial. “Seharusnya media sosial menjadi salah satu intrumen dalam meningkatkan pelayanan kepada publik khususnya para stakeholder Kementerian Keuangan” tuturnya.

Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-22/MK.1/2019 tentang Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa pimpinan penyelenggara pelayanan publik agar melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai untuk lebih meningkatkan pemahaman mengenai product knowledge, terget kinerja, ekpektasi para pengguna layanan, serta memonitor dan mengevaluasi secara berkala atas pelayanan yang telah diberikan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna layanan.

Diharapkan dengan mengikuti Video Conference Meeting ini, seluruh penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kemenkeu dapat meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh stakeholder dan mendapatkan umpan balik yang positif guna tercapainya tujuan dalam bernegara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *