FasilitasPelayananPenerimaan

Ini Jurus Bea Cukai Dorong Investasi dan Ekspor Di Jateng DIY

Semarang (23/9/2019) – Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar meningkatkan pertumbuhan investasi dan ekspor khususnya di Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor Juli lalu, Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan sebagai institusi yang memiliki fungsi industrial assistance, aktif memberikan dukungan kepada industri salah satunya melalui pemberian insentif fiskal. Fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) menjadi Jurus Andalan Bea Cukai Jateng DIY dalam mendorong investasi dan ekspor di wilayahnya. Hal ini diungkapkan Juli Tri Kisworini, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Jateng DIY pada Senin 23 September 2019 di kantornya.

Juli membeberkan jurus andalannya tersebut. “Pemerintah sangat ingin membantu agar industry terutama yang berorientasi ekspor dapat semakin tumbuh berkembang. Jika industry tumbuh dengan baik, maka akan memberikan dampak ekonomi yang baik pula bagi negara dan masyarakat. Kami mempunyai fasilitas KB dan KITE yang kini proses perijinannya sangat mudah, sederhana, cepat, dan gratis”, ungkapnya seraya menambahkan bahwa kemudahan proses perijinan itu antara lain berupa simplifikasi persyaratan, pendelegasian kewenangan perizinan kepada Kepala Kantor Wilayah, percepatan janji layanan 3 hari kerja+1 jam, dan masa berlaku izin seterusnya. Aturan percepatan perizinan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai dalam Rangka Kemudahan Berusaha.

Juli menjelaskan bahwa dengan fasilitas KB maka perusahaan tidak perlu membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas bahan baku yang diimpor. “Saat impor bahan baku, BMnya ditangguhkan dan PDRI tidak dipungut. Enak kan?, bahkan tidak perlu membayar semua itu jika barang hasil produksinya diekspor semua”, jelasnya. Lain lagi dengan KITE, Juli menjelaskan bahwa KITE ada dua yaitu KITE Pengembalian dan KITE Pembebasan. “Intinya kalau KITE Pengembalian, perusahaan jika impor bahan baku harus bayar dulu BM dan PDRI. Jika hasilnya diekspor, perusahaan dapat minta pengembalian atas yang sudah dibayar. Sedangkan KITE Pembebasan, perusahaan mendapat pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut, dengan mempertaruhkan jaminan pada saat impor, dan jika hasil produksinya diekspor maka jaminan dikembalikan”, pungkasnya. Perbedaan pokok antara KB dan KITE terletak pada peruntukan hasil produksi. Jika KB diperbolehkan untuk di jual lokal dalam jumlah tertentu, lain halnya dengan  KITE yang seluruh hasil produksinya harus diekspor.

Di kesempatan lain, Juli juga menginformasikan bahwa dengan KB dan KITE akan sangat membantu perusahaan. Cash flow perusahaan akan terbantu, production costnya berkurang, sehingga barang hasil produksi dapat mempunyai daya saing lebih di pasar global. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan investasi perusahaan seiring dengan meningkatnya order. Di sisi lain kebutuhan akan tenaga kerja juga meningkat, ada lapangan pekerjaan tercipta, serta muncul simpul-simpul baru kegiatan ekonomi yang mengiringinya seperti kontrakan, warung makan, ojek, dll.

Comment here