Fasilitas

Bea Cukai Ajak IKM Keluar dari Zona Nyaman dan Manfaatkan Fasilitas Fiskal

Semarang (9/12) – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, merupakan instansi di bawah Kementerian Keuangan ini tidak semata-mata berfungsi mengumpulkan penerimaan negara dan melindungi masyarakat dari masuknya barang berbahaya namun juga diberi tanggung jawab untuk memfasilitasi perdagangan dan mengasistensi perindustrian. Demikian yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kepabeanan keada Bea Cukai, yaitu memberi insentif terhadap perdagangan dan industri. Insentif tersebut diharapkan memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian nasional.

Kabid Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Juli Tri Kisworini – (foto adisby Humas BC Jateng DIY)

Juli Tri Kisworini, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah, dalam Focus Group Discussion Peningkatan Layanan Investasi yang diadakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 4 Desember 2019, di Hotel Kesambi Hijau menginformasikan bahwa hingga saat ini sudah cukup banyak perusahaan di wilayah Jawa Tengah dan DIY yang telah memanfaatkan fasilitas fiskal dari pemerintah yang diberikan melalui Bea dan Cukai. Terdapat Kawasan Berikat sebanyak 241, Gudang Berikat sebanyak 6, Pusat Logistik Berikat sebanyak 4, Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) sebanyak 55, dan KITE untuk Industri Kecil Menengah (IKM) sebanyak 44. Jumlah pemberian fasilitas KITE-IKM di Jawa Tengah sendiri merupakan terbesar secara nasional yaitu 60% dari total 73 penerbitan KITE secara nasional.

Fasilitas yang disebut terakhir, KITE-IKM, merupakan fasilitas yang “paling muda” di antara saudara-saudaranya. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.04/2016, KITE-IKM bertujuan memberikan kemudahan bagi IKM yang berorientasi ekspor agar bisa mengimpor bahan baku secara mandiri. Manfaat KITE-IKM di antaranya selain bea masuk dibebaskan adalah peraturan larangan pembatasan yang ditangguhkan, layanan yang sudah otomasi, dan modul ekspor impor yang sudah disediakan oleh Pemerintah.

Pengusaha IKM – (foto adisby Humas BC Jateng DIY)

“Industri Kecil Menengah selama ini masih berada di zona nyaman, yaitu bergantung pada distributor untuk mendapatkan bahan baku impor. Padahal, pemerintah sudah lama meluncurkan fasilitas fiskal yang bisa dimanfaatkan oleh IKM berorientasi ekspor untuk menekan biaya produksi terutama biaya importasi bahan baku,”jelas Juli. Jika ingin menumbuhkan investasi demi pertumbuhan ekonomi sesuai target, sektor IKM di Jawa Tengah perlu peningkatan kualitas produk, salah satunya dengan berorientasi ekspor. Pasar global membutuhan kriteria produk yang tinggi kualitasnya maka Bea Cukai melalui fasilitas KITE-IKM ingin memberikan insentif kepada IKM yang ingin mengimpor bahan baku secara mandiri.

“Merupakan tugas kami Bea Cukai bersama instansi-instansi terkait untuk mendorong IKM yang berpotensi untuk memanfaatkan fasilitas ini. “Fasilitas KITE-IKM ini mudah untuk didapatkan dan murah alias gratis.”tambah Juli.”Silahkan bagi industri kecil yang masih belum kuat secara keuangan dapat membentuk koperasi atau membuat kelompok agar dapat menikmati fasilitas ini. Bea Cukai setempat siap memberikan asistensi bagi siapa saja yang berminat dan mau berusaha.”ujarnya.

Seiring gencarkan Pemprov/Pemda dan Bea Cukai bekerja sama untuk memajukan dan mendorong IKM untuk terus bergerak dan memanfaatkan segala kemudahan dan fasilitas yang diberikan pemerintah, maka diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi terutama yang berorientasi ekspor. Dengan tumbuhnya investasi dan dengan meningkatnya ekspor maka akan berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi baik regional maupun nasional.

Pewarta : adisby
Editor      : @BCjdiy

Comment here