PelayananPengawasan

Penilaian Pembangunan Zona Integritas Di Bea Cukai Jateng DIY Oleh Tim Penilai Unit Eselon I

Semarang (26/02) – Seiring dengan diperolehnya predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kementerian Keuangan pada Desember 2019 lalu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menghimbau kepada seluruh satker di Kemenkeu untuk segera mengajukan predikat WBK/WBBM bagi satker yg belum memperoleh predikat tersebut. Kanwil Bea Cukai Jateng DIY pada tahun ini sedang dalam proses pengajuan WBK dan tengah dalam proses penilaian secara internal oleh Tim Penilai unit Eselon I dari Kantor Pusat DJBC selama 3 hari, sejak tanggal 26 – 28 Februari 2020.

Kunjungan Tim Penilai unit Eselon I di Kanwil Bea Cukai Jateng DIY bertujuan untuk menilai sejauh mana progres Kanwil Bea Cukai Jateng DIY dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, serta untuk memberikan gambaran umum bagaimana penilaian ZI WBK/WBBM kedepan oleh unit penilai lain, baik dari Itjen maupun Kemenpan-RB. Kunjungan Tim Penilai unit Eselon I dijadwalkan akan terbagi menjadi 3 sesi, yakni pada Rabu, 26 Februari 2020 adalah sesi pembukaan dan pemaparan terkait skema penilaian ZI WBK/WBBM sekaligus penilaian komponen pengungkit, lalu pada Kamis 27 Februari 2020 adalah sesi penilaian Komponen Hasil dengan metode survey terhadap Stakeholder atau Pengguna Jasa yang berhubungan langsung dengan Bea Cukai Jateng DIY dan terakhir pada Jumat 28 Februari 2020 adalah sesi pemaparan hasil penilaian oleh Tim Penilai unit Eselon I.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, Padmoyo Tri Wikanto, menyampaikan bahwa telah terdapat 4 satker dari 10 satker dibawah Kanwil Bea Cukai Jateng DIY yang sudah memperoleh predikat WBK, dan telah menghimbau kepada seluruh satker yang belum untuk segera mengajukan predikat WBK. Tri juga berpesan kepada jajarannya, bahwa dalam memperoleh predikat ZI WBK/WBBM lekat kaitannya dengan inovasi dan diperlukan komunikasi dan sinergi antar satker untuk memperoleh predikat WBK/WBBM. “Inovasi tidak selamanya harus berkaitan dengan IT, inovasi dapat dalam berbagai bentuk, seperti misalnya kita ciptakan skema atau prosedur pelayanan yang lebih efektif efisien dan sebagainya, juga perlu sering – sering ngobrol antar satker agar sama – sama saling sinergi”, ujar Tri.

Sementara itu Ketua Tim Penilai unit Eselon I, Soekis Winanto, menyampaikan bahwa pada tahun 2020 terdapat 60 satker yang mengajukan predikat WBK/WBBM. Seluruh satker tersebut nantinya akan dinilai dengan beberapa tahapan, yakni tahap Self-assessment, penilaian tingkat Eselon II, penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPE I dan TPE Kemenkeu) dan penilaian tingkat nasional oleh Tim Penilai Nasional. Sedangkan indikator penilaian yang harus dipenuhi meliputi Indikator Pengungkit dengan bobot 60% dan Indikator Hasil dengan bobot 40%. “Dalam memenuhi penilaian indikator pengungkit memanglah tidak mudah, diperlukan kerja keras, kerjasama dan manajemen waktu yang baik pada masing – masing pengungkit. Adapun terwujudnya organisasi yang bersih dan bebas KKN serta meningkatnya kualitas pelayanan publik merupakan penilaian pada Indikator Hasil”, jelas Soekis.

Kegiatan selanjutnya adalah penilaian pada Komponen Pengungkit yang antara lain berupa verifikasi dan penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi masing – masing pengungkit.

Comment here