Fasilitas

APKB Nilai Kebijakan Bea Cukai Tangani Dampak Covid-19 Tepat, Berharap Ada Porsi Ekspor APD dan Masker Non Medis

Semarang (27/04) – Asosiasi Perusahaan Kawasan berikat (APKB) memberikan apresiasi kepada Bea Cukai dan menilai kebijakan yang telah diambil Bea Cukai sudah tepat sehingga memberikan angin segar bagi perusahaan Kawasan Berikat di tengah lesunya aktivitas impor eskpor akibat pandemi Covid-19. “Kami kemarin sempat mendengar di media masa bahwa Bea Cukai adalah Pahlawan ditengah pandemi Covid19 ini. Saat mendengar itu, kami langsung sepakat dan setuju, Bea Cukai adalah Pahlawan penanggulangan Covid19 dengan kebijakan-kebijakan yang tepat”, demikian disampaikan Suharso mewakili APKB dalam video conference yang diselenggarakan Bea Cukai bersama peserta APKB pada Jumat 24 April 2020 di Ruang Media Center Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, Semarang.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, Padmoyo Tri Wikanto, menyampaikan bahwa sharing session melalui video conference ini sesuai arahan Menteri Keuangan agar Bea Cukai terus berkomunikasi dengan stakeholders dengan tujuan untuk mengetahui dampak Covid-19 bagi mereka, sehingga dapat menyiasati isu terkini yang sedang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran. Selain itu, Tri juga mengimbau kepada APKB untuk meningkatkan pengawasan dan ketertiban anggotanya dalam menjalankan kewajibannya sebagai perusahaan penerima fasilitas. “Di masa yang sulit seperti ini, komunikasi harus terus berjalan antara Bea Cukai dan Stakeholders. Kita harus saling bekerja sama. APKB mengawasi ketertiban kewajiban anggotanya, dan Bea Cukai berkoordinasi dengan pemerintah untuk meracik kebijakan-kebijakan yang tepat. Kita pasti bisa lewati masa-masa sulit ini”, ujar Tri.

Suharso kemudian menyampaikan kondisi terkini yang dialami perusahaan Kawasan Berikat yang turut terdampak. Banyaknya hold dan cancel order berujung pada lesunya kegiatan ekspor dan impor. Akan tetapi, dengan munculnya kebijakan insentif tambahan perusahaan Kawasan berikat dalam rangka penanggulangan Covid19 sebagaimana dituangkan dalam PMK-34/PMK04/2020, menjadi angin segar bagi perusahaan Kawasan Berikat terutama perusahaan yang bergerak dibidang tekstil. Perusahaan dapat mengalihkan produksinya untuk pembuatan APD dan masker non medis. Suharso berharap agar perusahaan Kawasan berikat kedepan dapat melakukan ekspor APD dan masker non medis karena banyaknya permintaan dari Eropa maupun USA, namun masih tertahan dengan aturan larangan eksportasi peralatan tersebut.

Menanggapi masukan tersebut, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Amin Tri Sobri menyampaikan hal tersebut perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan berbagai pihak khususnya Pemerintah Pusat melalui BNPB dan instansi terkait lainnya. Perlu dihitung kebutuhan dalam negerinya sekaligus jaminan atas ketersediaan serta kelancaran pasokannya.  Dengan demikian atas kelebihan terhadap kebutuhan dalam negeri dapat diusulkan untuk diekspor untuk mengakomodasi permintaan pasar luar negeri sekaligus sebagai upaya agar industry dan perekonomian dalam negeri tetap berjalan. Bea Cukai Jateng DIY siap bekerja sama dengan seluruh pihak terkait.

Comment here