Fasilitas

Bea Cukai dan Pajak Jateng Kolaborasi Sosialisasikan Kebijakan Pemerintah Untuk Pengusaha KITE

Semarang (29/04) – Bea Cukai dan Pajak Jawa Tengah berkolaborasi dalam mensosialisasikan kebijakan Pemerintah tentang insentif perpajakan kepada sektor industri agar dapat bertahan dalam menghadapi dampak wabah Covid-19. Sosialisasi yang dilakukan melalui video conference ini dilaksanakan pada Selasa, 28 April 2020 dan diikuti oleh hampir 50 pengusaha penerima fasilitas fiskal berupa Kemudahan Impor Tujuan Ekspor di wilayah Jawa Tengah.

Wabah COVID-19 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu. Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan produktivitas sektor tertentu, Pemerintah mengambil langkah untuk mememberikan insentif perpajakan antara lain kepada industri yang berorientasi ekspor. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020 tentang Insentif Tambahan Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat Dan/Atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (Corona Virus Disease 2019/ Covid-19).

Kepala Kanwil Pajak Jateng II, Rudy Gunawan Bastari menyampaikan bahwa pentingnya menjalin komunikasi dengan stakeholders guna mengetahui kondisi terkini dan guna mengupdate informasi kebijakan-kebijakan terkini. Dampak pandemi Covid-19 telah memperlambat ekonomi dunia, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah bergerak cepat untuk menjaga kestabilan ekonomi dan daya tahan ekonomi sector industry dengan mengeluarkan kebijakan insentif perpajakan yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi perusahaan dalam menghadapi pandemi.

Karoma Ali, pemateri dari Kanwil DJP Jateng, menyampaikan bahwa insentif perpajakan yang diatur dalam PMK-23/PMK.03/2020 diberikan kepada para Wajib Pajak yang terdampak pandemic Covid-19. Insentif tersebut adalah sebagaimana terutang dalam table berikut:

Adapun Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas III Kanwil DJBC Jateng DIY, Windarto menjelaskan insentif dari Pemerintah yang tertuang dalam PMK-31/PMK.04/2020. Insentif tambahan yang diberikan bertujuan untuk melancarkan proses produksi perusahaan karena sulitnya memperoleh bahan baku dimasa pandemi, serta sebagai langkah penanggulangan pandemi dengan pemenuhan kebutuhan APD dan masker yang dapat diprosuksi oleh perusahaan Kawasan Berikat dan KITE. Insentif tambahan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Pemasukan Barang Lokal ke KITE (Pasal 5), yakni pemasukan barang dari TLDDP dengan tujuan diolah lebih lanjut untuk tujuan ekspor tidak dipungut PPN/PPnBM;
  2. Penyerahan Hasil Produksi KITE ke Kawasan Berikat (Pasal 6), yakni menyerahkan hasil produksi kepada Kawasan Berikat guna diolah lebih lanjut dengan mendapat penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN/PPnBM;
  3. Penyerahan Hasil Produksi KITE ke KITE IKM (Pasal 7), yakni penyerahan hasil produksi kepada KITE IKM sebagai bahan baku dengan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN/PPnBM; dan
  4. Penjualan Hasil Produksi KITE ke Lokal (Pasal 8), yakni perusahaan KITE dapat menjual hasil produksi kepada pihak lain (TLDDP) dengan jumlah paling banyak 50% dari realisasi nilai ekspor tahun sebelumnya.

Secara umum sosialisasi ini mendapat feedback yang baik dari para pengusaha KITE. Para pengusaha mengapresiasi Pemerintah melalui DJBC dan DJP atas kebijakan yang diberikan karena akan membantu perusahaan dalam menghadapi dampak pandemi.

Comment here