Pelayanan

Samakan Persepsi, Bea Cukai Jateng DIY Vidcon “Pengecualian Larangan Ekspor Masker dan APD”

Semarang (2/5) – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan memberikan pengecualian larangan sementara ekspor antiseptik, bahan baku masker, APD dan masker. Pengecualian tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perdagangan nomor 438 Tahun 2020 dan Menteri Keuangan nomor 189/KMK.04/2020. Pada Kamis, 30 April 2020 Bea Cukai Jateng DIY melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat Bea Cukai dan beberapa Kantor Pelayanan Bea Cukai di lingkungan Jateng DIY guna menyamakan persepsi atas pelaksanaan SKB tersebut melalui media video conference.

Seperti yang kita ketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, Pemerintah melarang sementara ekspor antiseptik, bahan baku masker, APD dan masker hingga tanggal 30 Juni 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 23 tahun 2020 yang berlaku sejak tanggal 18 Maret 2020. Namun untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat penyebaran virus Covid-19 ini, pemerintah perlu mengambil kebijakan dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional untuk menjamin ketersediaan barang strategis bagi masyarakat dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Amin Tri Sobri menyampaikan bahwa SKB ini merupakan pengecualian kepada ekportir baik umum maupun pemegang fasilitas kepabeanan atas larangan sementara ekspor komoditi seperti masker, APD dan sejenisnya. Dalam pelaksanaan SKB ini diperlukan koordinasi dan kesamaan persepsi agar pada saat diimplementasikan di lapangan tidak menimbulkan kendala.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Tempat Penimbunan Berikat Bagus Putro menyampaikan ketentuan pengecualian larangan ekspor sementara dimana izin pengecualian diberikan berdasarkan hasil kesepakatan Kementerian Luar Negeri dengan Perwakilan Negara Mitra Tujuan Ekspor setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait. “Pengecualian ini diberikan kepada pengusaha penerima fasilitas Kawasan Berikat (KB), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan eksportir lainnya yang menggunakan bahan baku asal impor, kemudian perusahaan harus memiliki kontrak kerja dengan mitra usaha di negara tujuan ekspor, dan terakhir eksportir harus menyampaikan surat pernyataan tertulis untuk melakukan penjualan ke dalam negeri minimal 50% dari total kontrak dan/atau formula lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar negara”, jelasnya. Pengajuan izin pengecualian larangan ekspor sementara ini diajukan kepada Koementerian Perdagangan secara elektronik melalui http://inatrade.kemendag.go.id.

Dengan koordinasi ini diharapkan ada persamaan persepsi terutama antara Kantor Pelayanan Bea Cukai yang mengawasi perusahaan penerima fasilitas Kepabeanan dengan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan muat untuk ekspor dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pengguna jasa. Pemberian pengecualian ini diharapkan juga dapat memberikan dampak ekonomi yang baik ditengah wabah pandemi virus Covid-19 yang saat ini terjadi.

Comment here