Fasilitas

Tingkatkan Pemahaman Dan Koordinasi, Bea Cukai Jateng DIY Berikan Bimbingan Teknis Fasilitas TPB dan KITE

Yogyakarta – Kanwil Bea Cukai Jateng DIY sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kali ini memberikan bimbingan teknis terkait fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) kepada para pejabat dan pegawai KPPBC di lingkungan Jateng DIY. Kegiatan yang diselenggarakan di KPPBC TMP B Yogyakarta pada Kamis, 21  Februari 2019 ini diikuti oleh seluruh perwakilan dari kantor pelayanan yang memiliki tusi terkait kepabeanan dan cukai, layanan informasi dan / atau penyuluhan. Bertindak sebagai narasumber adalah Kabid Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil BC Jateng DIY, Juli Tri Kisworini dan Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas 1, Cahya Nugraha.

Kepala KPPBC TMP B Yogyakarta, Sucipto selaku tuan rumah berkesempatan untuk membuka acara mewakili Kakanwil.  Sucipto antara lain menekankan bahwa bimbingan teknis terkait TPB dan KITE ini sangat diperlukan karena diyakini memiliki kontribusi yang sangat besar terutama dalam mendorong ekspor dan meningkatkan investasi. Kedua nara sumber kemudian secara bergantian memaparkan materi tentang perizinan fasilitas kepabeanan dan monev TPB dan KITE, IT Inventory serta perhitungan kuota penjualan hasil produksi Kawasan Berikat (KB) ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

Fasilitas kepabeanan yang mendukung ekspor ada 2 yaitu KB dan KITE. Berdasarkan hasil pengukuran dampak ekonomi KB dan KITE tahun 2017, diketahui bahwa keberadaan KB dan KITE memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 1.95 juta orang, terhadap ekspor nasional sebesar 34.37%,  Rp178.17 T investasi, Rp85.49 T pajak pusat dan Rp5.11 T pajak daerah. Penerima fasilitas TPB dan KITE Kanwil BC Jateng DIY per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan, penerima KB naik 10%, GB naik 14%, PLB naik 300% dan KITE naik 11%. Janji Layanan untuk pelayanan perizinan terhadap KB baru yaitu 3 hari di KPPBC dan 1 Jam di Kanwil/KPUBC. Saat ini dengan dicanangkannya rebranding KB dan munculnya KB mandiri, maka dalam rangka pengawasan,  IT Inventory harus menjadi subsistem dari system akuntansi perusahaan serta harus traceable. Kedepan akan diatur mengenai New TBB, PLB G2, Rebranding KB, KITE Reborn, dan Reinforcement  GB. Hal-hal yang melatarbelakanginya yaitu bahwa pelayanan TPB dan KITE pada masa yang akan datang dilakukan secara mandiri oleh perusahaan yang bersangkutan, kemudian adanya SMART CUSTOMS, otomasi pemberitahuan pabean dan optimalisasi monitoring room.

Acara selanjutnya ditutup oleh Kakanwil Bea Cukai Jateng DIY, Parjiya. Selain memberikan informasi terkait TPB dan KITE, Parjiya juga meminta agar pegawai bea cukai dapat meningkatkan analisis data IT Inventory dalam rangka pengawasan.

Comment here