Lain-lain

Efektifkan Joint Program, Bea Cukai Jateng DIY Sinergi Antar Wilayah Dengan Pajak Jakbar

SEMARANG (21/10) – Dalam rangka meningkatkan koordinasi Program Sinergi Reformasi, Bea Cukai Jateng DIY mendapat kunjungan kerja dari Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Erna Sulistyowati dan tim pada hari Jumat, 18 Oktober 2019. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Bea Cukai Jateng DIY sebelumnya ke Kanwil DJP Jakarta Barat.

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Gatot Sugeng Wibowo, selaku Plh. Kepala Kanwil DJBC Jateng DIY dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan harapannya terkait sinergi Pajak dan Bea Cukai ini. “Kami sangat berterima kasih atas kunjungannya ini. Kunjungan koordinasi lintas wilayah yang mungkin belum banyak dilakukan ini sangatlah penting. Kami berharap pertemuan ini dapat meningkatkan komunikasi dan sinergi yang makin baik khususnya terkait dengan upaya menggali, mengamankan dan mengoptimalkan penerimaan Negara”, paparnya.

Sementara itu Erna juga menyampaikan beberapa hal terkait kunjungannya ini. “Kami datang kesini dalam rangka menjalin silaturrahim dengan harapan ke depannya Kanwil DJP Jakarta Barat lebih mudah berkoordinasi dengan Kanwil DJBC Jateng DIY. Kalau sudah bertemu secara langsung, tentu lebih mudah bagi kedua pihak dalam berkomunikasi. Selanjutnya cukup dengan whatsapp, telepon, email, dan sebagainya segala permasalahan lebih cepat untuk dikoordinasikan.” ujarnya.

Dalam sesi diskusi selanjutnya dibahas beberapa hal terkait langkah-langkah dalam mengoptimalkan capaian joint program. Kedua belah pihak sepakat akan meningkatkan kerja sama. Sebagaimana diketahui bahwa masih banyak wajib pajak yang memberitahukan kewajibannya secara berbeda antara ke Bea Cukai dan ke Pajak. Ratusan Wajib Pajak yang dikelola oleh Kanwil DJP Jakarta Barat ternyata banyak melakukan kegiatan importasi melalui Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan wilayah pengawasan Kanwil DJBC Jateng DIY. Dengan koordinasi dan saling tukar data antara kedua belah pihak akan semakin mempersempit ruang gerak wajib pajak yang nakal atau memberitahukan kewajibannya secara tidak benar. DJP dan DJBC akan terus bersinergi dalam mengamankan keuangan negara. Menggali potensi penerimaan negara yang selama ini dilakukan secara sendiri-sendiri, kini akan lebih terkoordinasi. Dengan demikian maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, menciptakan iklim usaha yang sehat dan meningkatkan penerimaan Negara. Penerimaan Negara yang optimal akan menyehatkan APBN. Dengan APBN yang sehat maka pembangunan dapat terus berjalan sehingga pada akhirnya dapat menyejahterakan masyarakat dan memajukan Negara.

Comment here