Lain-lain

Serius Bangun WBK/WBBM, Bea Cukai Jateng DIY Gelar Monev Persiapan

Semarang (11/11) – Sebagai wujud komitmen Bea Cukai Jateng DIY untuk membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pada Senin, 11 November 2019 dilakukan rapat dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) tahap yang kedua. Rapat dilakukan di ruang rapat Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY untuk mengetahui sejauh mana persiapan sudah dilakukan.

Yacobus Agus Wahyudiono, selaku Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM yang juga Kepala Bidang Kepatuhan Internal menyampaikan pandangannya dalam monev kali ini. “Monev ini perlu kita laksanakan terus guna mengetahui persyaratan apa saja yang masih belum terpenuhi, pengungkit mana saja yang masih perlu perbaikan. Sisa waktu yang ada kita gunakan semaksimal mungkin untuk memenuhi seluruh persyaratan”, ujarnya. Penilaian untuk mendapatkan kriteria sebagai WBK dan WBBM meliputi berbagai aspek atau pengungkit yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu Florentina Yunita, Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan memaparkan matriks progress report sekaligus meminta tanggapan dari masing-masing pengungkit atas persyaratan-persyaratan yang belum dipenuhi. “Masih terdapat beberapa hal yang masih bisa diupayakan dari masing-masing pengungkit untuk dipenuhi sebelum batas akhir pengajuan tanggal 15 November 2019”, jelasnya. Monev kali ini berlangsung dinamis dan diakhiri dengan kesepakatan / komitmen dari masing-masing pengungkit untuk segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

Setelah pada 8 Agustus 2019 lalu mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, kini Bea Cukai Jateng DIY serius mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang menjadi komponen penilaiannya. Diharapkan dengan predikat tersebut nantinya selain dapat meningkatkan kinerja pengawasan dan pelayanan, juga dapat memenuhi harapan stake holder dan masyarakat  secara luas terkait dengan terwujudnya good governance, bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Comment here