Fasilitas

Bea Cukai Jateng DIY Sosialisasikan Peraturan Gudang Berikat dan Pusat Logistik Berikat Terbaru

Semarang (23/12/2019) – Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-14/BC/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat, Kanwil Bea Cukai Jateng DIY selenggarakan sosialisasi yang dihadiri oleh perwakilan Kantor Pelayanan Bea Cukai di lingkungan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY dan Perwakilan Perusahaan penerima Fasilitas Gudang Berikat dan Pusat Logistik Berikat, pada hari Jumat, 20 Desember 2019 di Ruang Aula Kanwil Bea Cukai Jateng DIY.

Kakanwil Bea Cukai Jateng DIY, Padmoyo Tri Wikanto memberikan tanggapan atas penerapan laporan online menggunakan IT Inventory bagai pengusaha. “penerapan laporan secara online menggunakan IT Inventory sudah menjadi keharusan perusahaan di era sekarang ini, selain untuk mendukung gerakan paperless juga untuk mengurangi tatap muka dengan petugas Bea Cukai”, ujarnya. Selain itu Tri juga berpesan agar Pusat Logistik Berikat (PLB) jangan diperuntukkan untuk importir yang High Risk. Gunakan PLB sesuai dengan konsep awal pembentukan PLB yakni untuk mendukung industri di Indonesia.

Materi sosialisasi dipaparkan oleh Kepala Seksi Gudang Berikat dari Subdit TPB Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Wahyu Lafrias bersama Tim. Dalam pemaparannya, dijelaskan mengenai perubahan-perubahan yang ada pada peraturan GB dan PLB yang baru, seperti pendelegasian wewenang, masa timbun, ketentuan khusus GB, dan rencanan adanya GB Mandiri. Selain itu juga disampaikan pengembangan GB seperti GB one by one, penambahan jenis barang fasilitas, pengembalian barang, dan optimalisasi pengawasan. Wahyu juga mengingatkan tentang filosofi pembentukan PLB. “PLB dibentuk dengan filosofi untuk menjadikan Indonesia sebagai hub logistic menggantikan Singapura dengan cara mendekatkan dan menjaga ketersediaan bahan baku bagi pengusaha. Untuk itu semua pihak diharapkan mendorong terciptanya PLB sesuai dengan tujuan awalnya”, pungkasnya.

Dengan sosialisasi ini diharapkan baik internal Bea Cukai maupun para pengusaha memahami dan menjalankan kebijakan-kebijakan terbaru Pemerintah terkait dengan GB dan PLB. Pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan yang tinggi akan menjamin terlaksananya kebijakan di lapangan dengan baik dan berakibat pada tercapainya tujuan secara tepat.

Comment here