Lain-lainPelayanan

Bea Cukai Jateng DIY “Makaryo Bareng” Bangun Zona Integritas

Semarang (04/02) – Menindaklanjuti Bimbingan Teknis pembangunan Zona Integritas yang diikuti seluruh satker di lingkungan Jateng dan DIY pada Senin 3 Febuari 2020 kemarin, Bea Cukai Jateng DIY langsung “gercep” melakukan langkah-langkah konkrit dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Tim kerja pada hari Selasa 4 Febuari 2020 langsung melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Yacobus Agus Wahyudiono selaku Ketua Tim membuka kegiatan dengan menginformasikan kembali akan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pengungkit. Hal ini mengingat banyak pergantian pejabat / pegawai dikarenakan mutasi. Yacobus kemudian menjelaskan terkait komponen penilaian yang akan dilakukan. “Penilaian WBK dilakukan terhadap 2 komponen, yaitu komponen pengungkit dengan bobot 60% dan komponen hasil dengan bobot 40%. Komponen hasil diukur dengan 2 survey yaitu tekait dengan pelayanan dan Indeks Anti Korupsi. Untuk survey kalau di kita akan diselelenggarakan oleh Direktorat Kepathunan Internal”, jelasnya.  

Yacobus kemudian meminta agar masing-masing pengungkit mereview kembali capaiannya pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE). “Masing-masing pengungkit agar memastikan tugas dan tanggung jawabnya sudah terpenuhi. Meng-assest kembali dokumen-dokumennya. Kita sudah punya baseline capaian LKE per 2019 kemarin. Kemudian nanti akan kita masukkan ke dalam aplikasi DIA (Digital Integrity Assessment)”, sambungnya.

Selanjutnya Tim kerja pembangunan zona integritas berdiskusi terkait langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan terutama berkenaan dengan validasi LKE dan persiapan survey. Dengan monitoring dan evaluasi secara periodic ini diharapkan dapat menghasilkan penilaian yang baik dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan predikat WBK. Dengan Bimtek ini diharapkan seluruh kantor dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk meraih predikat WBK. Tentu yang lebih penting bukan predikatnya, namun bagaimana nilai-nilai penyelenggarakaan pemerintahan yang baik (prinsip good governance) benar-benar tercermin danmenjadi budaya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Comment here