Penerimaan

Bea Cukai, Pajak dan Anggaran Perkuat Sinergi Optimalkan Penerimaan Negara

Semarang (11/6) –DJBC, DJP dan DJA wilayah Jawa Tengah dan DIY siap perkuat sinergi untuk mengoptimalkan penerimaan negara di tengah perekonomian yang tidak pasti karena pademi Covid-19. Hal ini terungkap saat Tim Kanwil DJBC Jateng dan DIY, KPPBC Tanjung Emas, Kanwil DJP Jateng I, Kanwil DJP Jateng II, Kanwil DJP DIY, KPP Madya Semarang, KPP Jepara dan KPP Sleman mengadakan pertemuan melalui video conference pada hari Kamis, 11 Juni 2020.

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, Nur Rusydi mengatakan bahwa Joint sinergi antara Kanwil Bea Cukai Jateng DIY bersama DJP dan DJA sudah dimulai sejak tahun 2017. Hasil Capaian realisasi penerimaan program ini sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp397,96 miliar dengan rincian yaitu Rp285,79 miliar dihasilkan dari joint analisis, Rp43,34 miliar dari joint investigasi, Rp43,26 miliar dari joint audit, Rp22,83 miliar dari joint collection dan Rp2,73 miliar dari joint DJP-DJA. Rencana kerja joint audit di tahun 2020 terbilang sangat padat. Tercatat terdapat 10 kegiatan yang harus diselesaikan di tahun 2020 ini mulai dari penyelesaian carry over 2019 tingkat pusat sampai dengan penyelesaian LHA, LHP dan LJA surat penetapan dan realisasi hasil audit tingkat Kanwil DJP dan DJBC tahun 2020. “Target kita di bulan April seharusnya sudah terbit 12 penugasan untuk gelombang kedua tetapi kemarin karena covid-19 kemungkinan mundur semua namun diharapkannya tahun ini selesai semua”, sambung Nur Rusydi.

Sementara itu Kepala Seksi Pemeriksaan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, Wiyanto menginformasikan bahwa kegiatan joint analisis yang dilakukan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY. Sampai dengan 31 Mei 2020 tercatat ada 3 kegiatan joint analisis yang sudah dilakukan yaitu DSAB Kearifan Lokal Analisis PPh Impor dengan potensi penerimaan sebesar Rp2,1 miliar, DSAB Kearifan Lokal Analisis PPN Asbestos dengan potensi penerimaan sebesar Rp33,6 miliar dan yang terakhir DSAB Topdown Pusat dengan realisasi penerimaan sebesar Rp9,1 miliar.

Wiyanto juga menjelaskan terkait join analisis atas PPN importasi Chrysotile Asbestos yang dilakukan oleh 5 perusahaan. “Terkait dengan asbestos bahwa sebelumnya KPP Madya mengajukan penelitian ulang terhadap tiga wajib pajak yaitu PT. Nusantara Building Ind, PT. Tripilar Betonmas dan PT Triarta Aditama. Memang sebelumnya dari Bea Cukai Tanjung Emas pun juga sudah mengajukan usulan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap importir asbestos ini yaitu tiga perusahaan yang sama ditambah dua perusahaan yaitu PT. Setiaji Mandiri dan PT. K-NE Global Persada”, jelasnya. Tindak lanjut atas temuan dari join analisis tersebut yaitu dilakukan penagihan PPN atas importasi asbestos dengan mekanisme penelitian ulang dan dilakukan secara bertahap dimana sampai dengan Mei 2020 ini menghasilkan tagihan kurang lebih sebesar Rp3,1 miliar”, pungkasnya.

Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jateng II, Muhammad Hanif Arkanie menyampaikan bahwa pihaknya akan memonitor dan menindaklanjuti DSAB yang telah ditetapkan. “Join audit yang sudah kita lakukan bersama ternyata hasilnya cukup signifikan. Dari kami Kanwil tetap akan memonitor karena kita sifatnya sebagai koordinator jadi nanti kita akan ke KPP untuk menindaklanjuti dari DSAB yang sudah ditetapkan, langkah-langkahnya sampai mana, himbauanya sampai mana sehingga nanti diharapkan itu akan membawa hasil”, terangnya.

Pewarta : @Aji

Comment here