Lain-lain

Luncurkan Dua Peraturan, Bea Cukai Serius Kawal Nasional Logistik Ekosistem

Semarang (8/9/2020) – Dilaksanakan secara daring, Direktorat Kepabeanan Internasional kembali menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2020 terkait Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor dan PMK 109/PMK.04/2020 mengenai Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara. Acara dilaksanakan selama dua hari berturut-turut sejak tanggal 7 September 2020 hingga 8 September 2020 dan diperuntukkan bagi pegawai internal dan pengguna jasa serta stakeholder eksternal. Sosialisasi ini menggandeng Kepala Subdirektorat Impor, Djanurindro Wibowo dan Kepala Seksi Impor I, Direktorat Teknis Kepabeanan, Anju Hamonangan Gultom sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Kepala Subdirektorat Penyuluhan dan Layanan Informasi, Hatta Wardhana menyampaikan bahwa tujuan disosialiasikan Peraturan Menteri ini adalah untuk menyelaraskan pemahaman guna mendukung implementasi peraturan di lapangan. Selain itu Hatta juga menyampaikan bahwa diundangkannya Peraturan Menteri ini merupakan upaya Bea Cukai dalam mendorong evektifitas rantai logistik nasional.

Kepala Subdirektorat Penyuluhan dan Layanan Informasi, Hatta Wardhana

Dua Peraturan Menteri Keuangan ini rampung digodok untuk diundangkan pada 11 Agustus 2020 lalu dan mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan. Dilatarbelakangi oleh upaya peningkatan kinerja sistem logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, meningkatkan investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. PMK 108/PMK.04/2020 tentang Bongkar Timbun Barang Impor mengatur beberapa hal baru diantaranya menghilangkan kewajiban laporan bongkar oleh pengangkut, simplifikasi proses perizinan bongkar/timbun di luar kawasan, perizinan periodik, perluasan izin bongkar dan izin timbun di luar Kawasan, perluasan trucklossing dan pengawasan secara selektif melalui manajemen risiko.

Sementara itu Peraturan Menteri Keungan Nomor 109/PMK.04/2020 mengenai Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, mengatur hal baru diantaranya mendukung perbaikan sistem logistik nasional, simplifikasi dan otomasi pengawasan dan pelayanan di Kasawasan Pabean dan TPS. Dalam paparannya Djanurindro mengungkapkan bahwa dengan berlakunya PMK ini akan membawa dampak positif bagi logistik di Indonesia “Diluncurkannya dua paket kebijakan ini agar mendukung NLE atau Nasional Logistik Ekosistem. NLE diinisiasi untuk kebaikan ekonomi dan logistik kita, Pemerintah ingin melakukan reduksi kegiatan yang bersifat repetisi dan duplikasi untuk menekan biaya logistik nasional.” ujar Djanur.

Kepala Subdirektorat Impor, Djanurindro Wibowo

Melalui peluncuran Peraturan ini Bea Cukai sebagai salah satu mata rantai penggerak ekonomi nasional terus berupaya untuk melakukan berbagai terobosan, mendukung iklim usaha yang kondusif dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sistem logistik di Indonesia.

Comment here