Lain-lain

Selaraskan Persepsi, Bea Cukai Gelar FGD Penyelesaian Keberatan

Semarang (09/09) – Guna membahas permasalahan terkait penetapan Pejabat Bea Cukai atas penetapan barang Larangan dan Pembatasan (lartas) dan Barang Dikuasai Negara (BDN), serta untuk menyamakan persepsi dalam menetukan keputusan penetapan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan menggelar Focus Group Discussion dengan tema Keberatan atas Penetapan SPBL dan BDN. Acara yang dilangsungkan secara daring pada 9 September 2020 ini dengan diikuti oleh perwakilan pegawai Bea Cukai di seluruh wilayah di Indonesia.

Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Rahmat Subagio, dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini, banyak kasus keberatan yang dibawa ke ranah hukum, sehingga diperlukan kehati-hatian yang ekstra dalam memutuskan penetapan dan juga harus lebih aware dengan pasal – pasal peraturan diluar Kepabenan dan Cukai pada saat peradilan. “Dengan diselenggarakan FGD ini, diharapkan dapat menjadi sarana menyeragamkan persepsi Bea Cukai dalam penyelesaian keberatan dibidang Kepabeanan dan Cukai”, imbuh Rahmat.

Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Rahmat Subagio

FGD berlangsung dengan 3 pokok bahasan utama, yakni Keberatan, Impor Untuk Dipakai, dan Prosedur BDN. Kasi Keberatan II, Dandy Lucky Y., menjelaskan bahwa dasar hukum pengajuan keberatan bertumpu pada pasal 72 ayat (1) UU Kepabeanan untuk keberatan BDN dan pasal 93A ayat (1) untuk keberatan penetapan Bea Cukai selain nilai tarif dan/atau nilai pabean. Dandy menambahkan bahwa dari tahun 2018 hingga 2020 permohonan kasus keberatan mengalami peningkatan, dengan permohonan terbanyak terdapat di KPU Tj. Priok. “Sejatinya, pemohon mengajukan keberatan untuk memperoleh keadilan, keadilan atas penetapan petugas, keadilan atas peraturan, ataupun karena pemohon tidak tahu peraturan”, ujar Dandy.

Kasi Keberatan II, Dandy Lucky Y

Pada materi berikutnya, Kasi Impor II Dir.Teknis Kepabeanan, Agus Siswadi, menjelaskan prosedur impor barang untuk dipakai. Bermula dari penyampaian dokumen pabean (PIB) untuk diselesaikan kewajiban pabeannya, lalu dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas Bea Cukai dengan pemilahan manajemen resiko DJBC, dan dilakukan penelitian dokumen guna penetapan tarif, nilai pabean dan kelengkapan syarat, serta diakhiri dengan penetapan petugas Bea Cukai. “Keberatan sering dimohonkan karena beberapa hal, seperti penetapan dirasa terlalu tinggi atau tidak sesuai bagi pemohon, maka diperlukan perhatian lebih dalam menjelaskan hal tersebut, dan awareness terhadap peraturan – peraturan instansi lain yang masih berkaitan”, jelas Agus.

Kasi Impor II Dir.Teknis Kepabeanan

Adapun materi BDN disampaikan oleh Kasi Barang Hasil Penindakan Dir.P2, Ade Irawan. Menurutnya, sesuai Pasal 68 ayat (1) UU Kepabeanan, BDN adalah barang dan/atau sarana pengankut yang ditegah oleh petugas Bea dan Cukai. Namun pada praktiknya, penetapan BDN masih terkendala beberapa sebab, seperti belum sejalan dengan peraturan lain dan penetapan BDN yang menunggu hasil penelitian pelanggaran dapat menyebabkan ketidakjelasan status barang yang dapat menimbulkan potensi celah perlawanan hukum.

Kasi Barang Hasil Penindakan Dir.P2, Ade Irawan

Comment here