Reformasi Birokrasi

Bea Cukai Jateng DIY Ikuti Webinar Pembangunan Infrastruktur Prioritas di Daerah

Semarang (18/09) – Perwakilan pejabat / pegawai dari seluruh wilayah Jateng DIY mengikuti Webinar Pembangunan Infrastruktur Prioritas di Daerah secara daring yang diselenggarakan oleh Direktorat Perimbangan Keuangan dengan menggandeng akademisi beserta perwakilan dari Kementerian lain, pada Kamis 17 September 2020. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari pemda di seluruh Indonesia. Penyampaian informasi dan persepsi yang jelas terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional mejadi salah satu tujuan dari acara ini.

Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto, menyampaikan dalam sambutannya bahwa pembangunan infrastruktur terbagi menjadi dua, yakni infrastruktur prioritas nasional yang didanai melalui kementerian Lembaga (K/L) dan infrastruktur prioritas daerah yang didanai dengan APBD. Penentuan prioritas pembangunan dilakukan dengan menilai usulan dari tingkat terbawah hingga nasional. Namun dengan adanya pandemi ini, refocusing dan realokasi dana dilakukan guna penanggulangan pandemi sehingga diperlukan masukan – masukan dalam pembangunan infrastruktur yang tepat, guna menunjang pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu akademisi dari UGM yang juga Kepala Lab. Pendukung Perencanaan Spasial, Doddy Aditya Iskandar, menyebut bahwa kunci percepatan pengembangan kawasan perkotaan dipengaruhi oleh tingkat kualitas SDM diwilayah tersebut, konektifitas infrastruktur kota yang tersedia, dan Capital Information yang tersedia secara transparan mengenai potensi sumber – sumber dana yang dapat digunakan pembangunan infrastruktur.

Disisi lain, Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Riono Suprapto, menjelaskan upaya – upaya yang akan dilakukan dalam pemulihan ekonomi nasional melalui KemenPUPR adalah menggalakkan pekerjaan berorientasi padat karya, membangun ketahanan pangan, mengelola sektor pariwisata dan penanggulangan kemiskinan.

Seperti diketahui, Bea Cukai turut berperan aktif dalam mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional ini. Upaya ini meliputi pemberian fasilitas fiscal dan non fiscal terkait tupoksi Bea Cukai, antara lain berupa fasilitasi pemberian kemudahan prosedur dalam impor dan ekspor, serta fasilitasi kepada industry berorientasi ekspor dan peningkatan investasi. Fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor menjadi fasilitas yang diinginkan dunia usaha. Kedua fasilitas ini terbukti mampu membantu tumbuh kembang perusahaan, meningkatkan investasi dan ekspor yang juga berimbas pada keberlangsungan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi perusahaan, Negara dan masyarakat.

Comment here