Reformasi Birokrasi

Bea Cukai Jateng DIY Dukung Upaya Pulihkan Ekonomi Jateng Bersama-sama

Semarang (23/09) – Bea Cukai Jateng DIY berpartisipasi dalam webinar Fiskal Regional Jawa Tengah dengan tema “Bersama Pasti Bisa, Pulihkan Ekonomi Jateng” yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah pada Selasa, 22 September 2020. Acara ini juga menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia dan OJK, serta diikuti oleh perwakilan instansi pemerintah di wilayah Jawa Tengah.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai pada Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, Amin Tri Sobri yang dihubungi secara terpisah mengungkapkan bahwa Bea Cukai mendukung upaya pemulihan ekonomi Jateng secara bersama-sama. Artinya semua pihak sesuai kewenangannya baik secara sendiri-sendiri atau berkolaborasi serius mengeksekusi program-program pemulihan tersebut. Amin menyebut bahwa khusus untuk ekspor pihaknya terus berupaya memberikan kemudahan dan fasilitas, antara lain Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. Fasilitas fiskal tersebut terbukti tidak hanya membantu industri berkembang, namun juga menyerap tenaga kerja yang banyak dan memberikan dampak ekonomi positif lainnya. Amin mencontohkan bahwa pihaknya baru-baru ini memberikan perijinan Kawasan Berikat kepada perusahaan yang 100% berorientasi ekspor, yaitu perusahaan konveksi di Pati dan sepatu di Brebes. Kedua perusahaan tersebut berencana merekrut belasan ribu karyawan secara bertahap.

Sementara dalam seminar, Sekda Prov. Jawa Tengah, Herru Setiadhie, mengatakan bahwa Pemprov menyambut baik seminar tentang pemulihan ekonomi di Jawa Tengah. Herru berharap forum ini dapat menjadi upaya bersama memikirkan solusi dalam mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi Jateng. “Kita bisa pulihkan ekonomi dengan memegang nilai luhur bangsa yaitu kerjasama, gotong royong, sinergikan 3 aspek ekonomi, dari sektor fiskal, moneter, dan sektor riil”, ujar Herru.

Kakanwil DJPb Jateng, Sulaimansyah, mengungkapkan bahwa Indonesia telah tepat dalam memitigasi dampak pandemi Covid 19 seperti Realokasi dan Refocusing Anggaran untuk percepatan penanganan COVID19, memberikan stimulus dan insentif untuk akselerasi belanja, pajak, impor-ekspor, dsb. Sulaimansyah menyebutkan 3 pilar yang harus diperhatikan. Pilar pertama, percepatan aplikasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan Program Padat Karya K/L, Subsidi Bunga UMKM non KUR, Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro, dsb. Lalu pilar kedua, percepatan konsumsi pemerintah, seperti realisasi penyerapan anggaran, penyaluran dana desa, belanja pemerintah dsb. Terakhir pilar 3, perkuat konsumsi masyarakat, seperti insentif kesehatan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), program kartu Prakerja, subsidi gaji, BPJS Ketenagakerjaan dsb.

Terkait hasil survey kondisi pelaku usaha juga disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Jateng, Soekowardojo. Dia menyebut bahwa pandemi covid 19 berdampak cukup signifikan terutama pada sektor demand, adapun sektor lain seperti penjualan menurun, pemodalan yang sulit, terhambatnya distribusi/operasional, sulitnya bahan baku dan produksi.

Disisi lain, Direktur Pengawas Lembaga OJK, Indra Yuheri, menyampaikan bahwa pandemi saat ini mempengaruhi 3 aspek meliputi risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Namun jika upaya pemulihan ekonomi nasional berjalan baik, tidak menutup kemungkinan akan terciptanya prospek baru seperti perkembangan saham, bertumbuhnya kredit dan membaiknya likuiditas perbankan.

Comment here