Lain-lain

Memahami Dampak Covid-19 dan Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah untuk Menanganinya

Semarang (24/09) – Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian hampir semua negara terdampak, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah telah merespon dengan cepat melalui berbagai paket kebijakan yang selain berpihak pada kesehatan juga berpihak pada keberlangsungan ekonomi rakyatnya. Hal ini tentunya harus tersampaikan dan difahami seluruh pihak, khususnya para pegawai pemberintah, yang diharapkan dapat ikut mendeliver informasi tersebut kepada masyarakat.

Focus Group Discussion (FGD) tentang “Dampak Covid-19, Respon dan Arah Kebijakan Fiskal” yang dilaksanakan Bea Cukai Jateng DIY secara internal pada Rabu, 23 September 2020, menjadi salah satu upaya mensosialisasikan kebijakan Pemerintah. Acara yang dilakukan secara daring ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal DJBC nomor 297 tahun 2020 tentang pelaksanaan FGD para Pejabat Administrastor di lingkungan Kemenkeu.

Amin Tri Sobri, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai yang menjadi narasumber menyebutkan bahwa secara global kasus Covid-19 ini makin terekskalasi ditengah relaksasi dan normalisasi adaptasi baru. “Covid-19 telah membawa ekonomi dunia pada situasi yang sangat buruk, World Bank mengindikasikan 170 negara akan mengalami kontraksi PDB di 2020, dan ini terburuk dalam 150 tahun terakhir”, ungkapnya. Dalam paparannya Amin menyampaikan bahwa kasus Covid-19 masih dalam tren meningkat dan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun. “Episenter Covid-19 di dalam negeri bergeser, saat ini Jawa Timur menjadi provinsi tertinggi kasus Covid-19 mencapai 21.484”, jelasnya. Tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat, terutama di Jawa yang meningkat 0,37 basis poin atau setara dengan 1,28 juta orang miskin baru. Pemerintah telah mengimplementasikan paket bantuan, yang mana bagiannya adalah perluasan program jaring pengaman sosial, program ini mencakup bantuan tunai untuk orang miskin, subsidi makanan, kartu pra-kerja, dan potongan tagihan listrik.

Berbagai respon kebijakan dikeluarkan dalam rangka menanggulangi Covid-19. Lebih dari 196 negara di dunia mengeluarkan stimulus dengan total lebih dari USD8 Triliun. Tak terkecuali Indonesia yang juga memberikan stimulus dengan total Rp695,2 Triliun sesuai dengan kebutuhan dari waktu ke waktu. Stimulus I sebanyak Rp8,5 Triliun untuk memperkuat ekonomi domestic melalui belanja pemerintah, Stimulus II sebanyak Rp22,5 Triliun untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberi kemudahan impor-ekspor, dan Stimulus III sebanyak Rp405,1 Triliun untuk dukungan kesehatan, pemberian bantuan tunai bagi masyarakat kurang mampu, dan perusahaan yang terdampak.

Amin juga menginformasikan bahwa kedepan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 4,5%-5,5% dengan beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya keberhasilan penanganan Covid-19, akselerasi reformasi, pertumbuhan global, dan dukungan ekspansi fiskal melanjutkan program PEN. Diakhir pemaparannya Amin mengimbau jajarannya untuk terus mematuhi protokol pencegahan penyebaran covid-19.

Comment here