Lain-lain

Selaraskan Pemahaman mengenai PEN dan Rencana Strategis APBN, Kemenkeu Gelar FGD untuk Seluruh Pejabat Administrator.

Semarang (20/11/20) – Dalam rangka menyelaraskan pemahaman dan persepsi pegawai Kemenkeu terhadap kebijakan yang disampaikan oleh Pimpinan Kementerian Keuangan, Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Pusat menyelenggarakan Preliminary FGD untuk seluruh pejabat administrator di lingkungan satuan kerja Kementerian Keuangan secara daring pada Kamis, 19 November 2020.

Pandemi Covid-19 telah memberi dampak signifikan pada sektor perekonomian dimana pada triwulan IV tahun 2020 Indonesia resmi mengalami resesi setelah mengalami kontraksi pertumbuhan di dua triwulan sebelumnya yaitu sebesar -5,32% dan -3,49%. Dalam menghadapi pandemi Covid-19, telah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, Pemerintah melanjutkan kebijakan PEN di tahun 2021. Selain itu, APBN sebagai instrumen countercyclical akan menjadi tumpuan utama dalam proses pemulihan perekonomian nasional pada tahun 2021.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan harus menyiapkan strategi dan kebijakan terkait future work post-Covid 19. “Setelah covid-19 ini berakhir setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita laksanakan, diantaranya terkait workforce, agar dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan FWS kemudian terkait skema baru pelayanan kepada publik, pengembangan digital transformation dan penyusunan regulasi yang agile dan adaptive”, ujar Hadiyanto.

Dalam FGD kali ini digandeng tiga narasumber yaitu Staf Ahli Bidang OBTI, Sudarto, Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer DJPK, Bhimantara Widyajala dan Kepala Pusat Kebijakan APBN, Ubaidi Socheh Hamidi.

Secara spesifik, Sudarto menyampaikan mengenai pembangunan digital culture di Kementerian Keuangan. Ia menyebut bahwa Leadership dan SDM memiliki peranan yang sangat penting dalam perjalanan transformasi digital. Untuk itu perlu dibangun digital culture bagi seluruh pegawai di Kementerian Keuangan. Sementara itu Bhimantara menyampaikan program PEN dengan memberikan gambaran kepada pegawai Kemenkeu mengenai upaya pemerintah dalam merespon pandemi Covid-19 melalui kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi.

Sebagai penutup, Ubaidi memaparkan rencana strategis APBN 2021. Ia menyampaikan bahwa APBN akan berperan sebagai tumpuan utama dalam proses pemulihan perekonomian nasional pada tahun 2021. Oleh karena itu, seluruh pegawai Kemenkeu perlu mengetahui rencana strategis yang akan dilakukan khususnya yang terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar turut dapat menginformasikannya kepada publik.

Comment here