Pelayanan

Bea Cukai Internalisasi Ketentuan Penyederhanaan Registerasi Kepabaenan yang Baru

Semarang (30/11) – Kantor Pusat Bea Cukai menggelar Sosialisasi PMK 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan, kepada perwakilan pegawai di seluruh Indonesia. Sosialisasi kali ini dilakukan secara virtual pada hari Senin, 30 November 2020. Hal ini sebagai upaya internalisasi sekaligus menyeragamkan persepsi terkait Regristrasi Kepabeanan.

Peraturan Menteri Keuangan yang telah berlaku pada awal 2020 ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, serta simplifikasi terhadap peraturan dan prosedur mengenai registrasi kepabeanan dalam rangka percepatan perizinan kepabeanan dan cukai dalam kemudahan berusaha.

Kasubdit Registrasi Kepabeanan, Yamiral Azis Santoso, menyampaikan bahwa PMK-219 ini merupakan perubahan dari PMK-179/PMK.04/2016. Secara mendasar Registrasi Kepabeanan diatur pada Pasal 6A UU nomor 17 tahun 2006, adapun perubahan terutama terkait waktu dan subyek pelaporannya.

Sementara itu narasumber kali ini yang merupakan Kasi Registrasi Kepabeanan III, Susi Herawati, menyampaikan bahwa perubahan ini juga sebagai tindak lanjut arahan arahan Presiden Joko Widodo terkait pelayanan yang simple dan cepat. Disamping itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memang berkomitment untuk terus melakukan upaya perbaikan dalam semua bidang sesuai tugas dan fungsinya, maka munculah peraturan yang baru ini.

Terdapat 8 pokok perubahan dalam peraturan, yakni perubahan sistem yang semula melalui INSW menjadi OSS, perubahan output yang semula hanya berupa akses kepabeanan menambahkan NIB impor / ekspor, simplifikasi persyaratan, jenis registrasi kepabeanan dari 7 akses kepabeanan menjadi 9 akses kepabeanan, waktu layanan dari 1 hari menjadi hanya 3 jam, prosedur pemblokiran yang baru, penghapusan jaminan PPJK dan terakhir memperkuat monev yang sudah ada.

Comment here