Reformasi Birokrasi

Tarif Cukai Rokok 2021 Naik Rata-rata 12,5%, Ketahui 5 Aspek yang Menjadi Pertimbangan

Semarang (17/12) – Pemerintah telah menetapkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau tahun 2021. Pemerintah menetapkan rata-rata tertimbang dari kenaikan tarif cukai per jenis rokok adalah sebesar 12,5%. Pemerintah juga tidak menaikkan tarif cukai Sigaret Kretek Tangan (SKT), berdasarkan pertimbangan situasi pandemi dan serapan tenaga kerja oleh Industri Hasil Tembakau (IHT).

Secara rinci, kenaikan tarif cukai SKM adalah 16,9% untuk golongan I, 13,8% untuk golongan II A, dan 15,4% untuk golongan II B. Sementara jenis SPM adalah 18,4% untuk golongan I, 16,5% untuk golongan II A, dan 18,1% untuk golongan II B. Kebijakan ini akan berlaku pada 1 Februari 2021.

Direktur Teknis Fasilitas Cukai, Nirwala dalam sosialisasi internal secara daring yang diikuti perwakilan pegawai dari seluruh daerah, pada Kamis 17 Desember 2020 mengatakan bahwa paling tidak terdapat 5 aspek yang dijadikan pertimbangan dalam kenaikan tarif cukai rokok ini, yaitu aspek pengendalian konsumsi, tenaga kerja, petani, rokok illegal dan penerimaan negara.

Dalam aspek pengendalian konsumsi, kenaikan tarif cukai ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung RPJMN yaitu mengendalikan konsumsi melalui penurunan prevalensi merokok, khususnya usia 10-18 tahun yang ditargetkan menjadi 8,7 % di tahun 2024. Dalam aspek tenaga kerja, telah mempertimbangkan dampak terhadap tenaga kerja di sektor hasil tembakau dimana ditahun 2017 terdapat 158.552 pekerja langsung yang terkonsentrasi pada golongan 3 dari jenis SKT. Tarif rokok SKT yang merupakan sector padat karya tidak naik.

Dari aspek petani, telah mempertimbangkan dampak terhadap petani sebanyak 526.389 (KK) atau dengan asumsi 1 KK = 5 orang, maka sebanyak 2,6 Juta orang akan terlibat disektor pertanian tembakau. Dari aspek peredaran rokok illegal, kebijakan ini agar tidak menjadi disinsentif bagi rokok legal, karena dengan salahnya kebijakan yang berlaku justru dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal di Indonesia. Adapun dari aspek penerimaan, kebijakan ini harus mampu mendukung program pembangunan nasional melalui penerimaan cukai hasil tembakau, adapun target di tahun 2021 mencapai Rp 173,78 Triliun.

Comment here