Transformasi Kelembagaan

Antisipasi Dampak Kenaikan Tarif Cukai Rokok, Pemerintah Refocusing Pemanfaatan DBHCHT

Semarang (21/12) – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengumumkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau tahun 2021 pada 10 Desember 2020 lalu, sebagaimana tertulis dalam Siaran Pers nomor SP – 96 /KLI/2020. Dalan Siaran Pers tersebut disebutkan rata-rata tertimbang kenaikan tarif cukai per jenis rokok adalah sebesar 12,5%. Pemerintah tidak menaikkan tarif cukai Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan mempertimbangan situasi pandemi dan serapan tenaga kerja oleh Industri Hasil Tembakau. Kebijakan ini akan berlaku pada 1 Februari 2021.

Direktur Teknis Fasilitas Cukai, Nirwala dalam sosialisasi internal secara daring yang diikuti perwakilan pegawai dari seluruh daerah, pada Kamis 17 Desember 2020 mengatakan bahwa untuk memastikan tercapainya tujuan kebijakan dan meredam dampak kebijakan yang tidak diinginkan, maka pemerintah membuat bantalan kebijakan dalam bentuk pengaturan ulang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Di PMK-07 2020 untuk kesehatan minimal 50%, tapi di masa sulit seperti ini maka dilakukan refocusing / reformulasi pemanfaatan DBH CHT. Yang pertama mengenai kesejahteraan masyarakat besarannya  50%. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas bahan baku, terhadap petani“, jelasnya. Nirwala melanjutkan bahwa program peningkatan kualitas bahan baku ini dapat berupa bantuan bibit, benih, pupuk, sarana produksi, pelatihan-pelatihan, termasuk program kemitraan antara petani dengan perusahaan mitra. Selain itu juga melalui program pembinaan lingkungan social berupa BLT bagi buruh tani tembakau dan rokok dan pelatihan profesi serta bantuan modal usaha.

“Yang kedua, pemanfaatan DBHCHT untuk kesehatan menjadi 25%. Disampaikan melalui bantuan iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), peningkatan kesehatan melalui kegiatan promotive/preventif maupun kuratif/rehabilitasi, mendukung upaya penganggulangan COVID19, pengadaan/pemeliharaan sarpras faskes dan layanan”, urai Nirwala.

“Adapun yang ketiga, ini yang yang paling penting untuk teman-teman pengawasan. Porsi untuk penegakan hukum menjadi 25%. Penegakan hukum ada dua besaran program yaitu yang bersifat prefentif melalui sosialisasi termasuk pembentukan KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau) dan program yang bersifat represif melalui operasi bersama pemberantasan BKC illegal”, imbuh nirwala. Upaya penegakan hukum ini akan dilakukan Bea Cukai bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Aparat Penegakan Hukum serta masyarakat.

Comment here