Pengawasan

Survey UGM tunjukkan Tren Peredaran Rokok Ilegal Turun, Bea Cukai akan Terus Bersinergi dengan Pemda, APH dan Masyarakat

Semarang (21/12) – Kementerian Keuangan telah mengumumkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau tahun 2021 pada 10 Desember 2020 lalu, sebagaimana tertulis dalam Siaran Pers nomor SP–96 /KLI/2020. Selain menyebutkan kebijakan kenaikan tarif Cukai rokok 2021, dalam Siaran Pers tersebut juga disebutkan bahwa untuk mencegah kebijakan menjadi insentif bagi peredaran rokok ilegal, upaya pengawasan dan penindakan akan terus ditingkatkan, baik yang bersifat preventif maupun represif.

Hingga 30 November 2020, DJBC sebagai unit di bawah Kemenkeu, telah melakukan penindakan sebanyak 8.155 kali dengan rata-rata 25 tangkapan per hari. Dari penindakan tersebut berhasil diamankan 384,51 juta batang rokok illegal atau senilai dengan Rp339,18 miliar. Meskipun dalam situasi pandemi, dibandingkan tahun sebelumnya jumlah ini meningkat 41,23%. Berdasarkan hasil survey rokok illegal oleh Unit Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (P2EBUGM), tingkat peredaran rokok illegal di tahun 2020 sebesar 4,86%. Dengan pertimbangan kompleksitas, struktur industri, cakupan luasan pengawasan dan keterbatasan pergerakan karena pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka hasil tersebut merupakan hasil yang sangat baik.

Direktur Teknis Fasilitas Cukai, Nirwala dalam sosialisasi internal secara daring pada Kamis 17 Desember 2020 lalu menginformasikan bahwa UGM telah melakukan survey pada tahun 2016, 2018 dan 2020. “Sejak tahun 2016, hasil survey peredaran rokok illegal menunjukkan adanya tren penurunan. Selain dipengaruhi oleh kebijakan tarif cukai hasil tembakau, penurunan sangat dipengaruhi intensitas giat penindakan rokok ilegal”, ujar Nirwala. Berdasarkan hasil survey pada 2016, angka peredaran rokok illegal berada pada angka 12.10%, kemudian turun pada 2018 menjadi 7%, dan turun kembali pada 2020 menjadi 4.86%.

Nirwala menambahkan bahwa berdasarkan analisa Kurva Laffer, peredaran rokok ilegal diperkirakan 6.6%. Survey Rokok Ilegal Nasional 2020 oleh UGM, menunjukan peredaran rokok ilegal 4.86%. Hasil survey yang lebih rendah dari prediksi menunjukkan bahwa peningkatan intensitas giat Gempur Rokok Ilegal sangat efektif meredam peredaran rokok ilegal nasional. Upaya penegakan hukum ini telah dan akan terus dilakukan Bea Cukai bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Aparat Penegakan Hukum serta masyarakat.

Comment here