Lain-lain

Rembug KIHT dalam Sinergi Bea Cukai, Pemda dan Anggota DPR RI Komisi XI Musthofa

Semarang – Bea Cukai Jateng DIY terus berperan aktif dalam optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang tepat sasaran khususnya di wilayah Jawa Tengah maupun Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut disampaikan Kakanwil Bea Cukai Jateng DIY, Padmoyo Tri Wikanto saat membuka kegiatan Kunjungan Kerja Anggota Komisi XI DPR RI, Dr. H. Musthofa, S.E, M.M, bertempat di Aula Kanwil Bea Cukai Jateng DIY pada Selasa, 23 Februari 2021.

Musthofa berharap peredaran rokok illegal ditangani secara komprehensif, yang salah satu solusinya dengan membuat Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). “Ya ibarat mereka mau nyuri itu karena ketidakmampuaan mereka, biaya tinggi. Ya siapa yang harus mencarikan solusi? ya kita. Dengan adanya ini (KIHT), ini kan sama-sama, masyarakatnya dapet, tujuan pemerintahnya dapet, fungsi edukasinya ada, anggaran yang akan kita glontorkan juga ada,” tuturnya.

Musthofa menekankan pentingnya mengajak para pelaku usaha yang belum legal untuk bergabung dalam KIHT. Kepada para perwakilan Pemda dari Provinsi Jateng, Kab Kudus, Jepara dan Demak, Musthofa mengajak untuk bersinergi dalam pembangunan KIHT, termasuk dengan Bea Cukai dan Pajak. Musthofa juga menampung aspirasi dari Pemda terkait kendala dalam pembangunan KIHT dan kendala penyerapan anggaran DBHCHT dengan pemberlakuan peraturan yang baru yaitu PMK-206/PMK.07/2020.

Adapun Tri Wikanto menyatakan harapannya agar penggunaan anggaran DBHCHT tahun 2021 dapat sesuai dengan peraturan dan tepat sesuai porsinya. Alokasi 25% untuk penegakan hukum yang meliputi penindakan / gempur rokok ilegal, sosialisasi edukasi, maupun pembangunan KIHT diharapkan dapat direalisasikan secara optimal di tahun 2021. Pemanfaatan anggaran tersebut khususnya terkait pembangunan KIHT. Sinergi dengan anggota DPR RI seperti dalam forum ini diharapkan menjadi jembatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Comment here