Pengawasan

Bea Cukai Ajak Pemda Tekan Peredaran Rokok Ilegal dengan Optimalisasi Penggunaan DBHCHT

Semarang – Optimalisasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terus digalakkan oleh Bea Cukai. “Kenaikan tarif cukai yang mencapai nilai rerata 12,5% pada tahun 2021 berpotensi terhadap naiknya trend peredaran rokok ilegal. DBHCHT harus mampu hadir dan berkontribusi menekan peredaran rokok ilegal.” Hal Tersebut diungkapkan oleh Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Padmoyo Tri Wikanto pada Rapat Koordinasi Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Rabu 31 Maret 2021 di Kantor Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp 743 Miliar, tertinggi kedua setelah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 1,9 Triliun (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2020 tentang Rincian DBH CHT Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2021). Sementara itu, DBHCHT telah diatur secara spesifik pemanfaatannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT.

Dalam beleid tersebut, pemanfaatan DBH CHT ditetapkan sebesar 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 25% untuk penegakan hukum, dan 25% untuk Kesehatan. Melalui rapat koordinasi ini Tri mengajak kepada Satpol PP baik daerah atau provinsi untuk memanfaatkan alokasi DBH CHT di sektor penegakan hukum salah satunya melalui pemberantasan rokok ilegal dengan sebaik-baiknya.

Tri menyampaikan bahwa Bea Cukai akan melakukan evaluasi dan monitoring atas kinerja provinsi dan kabupaten/kota tiap semester. Pemantauan DBH CHT dilakukan guna memastikan kesesuaian penggunaan DBH CHT sesuai dengan kegiatan dan proporsi yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi  tersebut mengambil andil yang cukup besar dalam alokasi DBH CHT tahun berikutnya.

Secara spesifik, Tri mengungkapkan bahwa di bidang penegakan hukum, DBH CHT dapat dimanfaatkan dalam beberapa hal diantaranya pendanaan kegiatan pemberantasan rokok Ilegal, sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang mendukung penegakan rokok ilegal dan kegiatan pembentukan, pengelolaan dan pembangunan kawasan industri hasil tembakau.

Comment here