Lain-lain

Bea Cukai Sosialisasikan Aturan Baru Pemasukan dan Pengeluaran Barang di Kawasan Bebas

Semarang (27/5) – Perwakilan Bea Cukai Jateng DIY mengikuti secara daring sosialisasi PMK nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Kawasan yang ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pada Selasa 25 Mei 2021. Sosialisasi ini diselenggarakan oleh Kantor Pusat Bea Cukai dan diikuti perwakilan kantor Bea Cukai terkait dan pengguna jasa termasuk Asosiasi Pengusaha di Kawasan Bebas.

Direktur Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Untung Basuki, menyampaikan bahwa peraturan baru ini merupakan turunan dari PP nomor 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan  salah satu peraturan pelaksanaan dari UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.”PMK 34 ini adalah momentum kita untuk bersama-sama bagaimana agar regulasi terbaru ini bisa kita implementasikan, bisa kita manfaatkan, dan menjadi pendorong perekonomian”, harapnya.

Senada dengan Untung Basuki, Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan Kemenko Perekonomian, Kartika Listriana berharap peraturan tersebut menjadi pemantik investor untuk berusaha. “Batam, Bintan, Karimun sebagai lokomotif investasi saat ini sedang dipersiapkan superhub yang diharapkan menjadi locus investasi. Melalui PMK-34 ini, maupun adanya kemudahan dan kebijakan strategis betul-betul bisa menjadi suatu zona kawasan khusus nasional yang menjadi area investasi. Cita-cita menjadikan Batam, Bintan, Karimun dan mungkin Sabang menjadi hub international semoga juga bisa diwujudkan“, ujarnya.

Kawasan Bebas adalah suatu Kawasan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, PPN, PPnBM, dan Cukai. Kebijakan ini berguna untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan dimana barang dapat mendarat, masuk, ditangani, diproduksi atau dilakukan penjualan ulang, dan direekspor tanpa intervensi kepabeanan yang hanya berlaku pada perdagangan internasional. Selain itu diperlonggarnya regulasi dan tarif perpajakan menjadi daya tarik utama dalam Kawasan Bebas. Adapun daerah di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Bebas adalah Batam, Sabang, Bintan, dan Karimun.

Dalam peraturan baru tersebut diatur mengenai tata cara pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas. Diatur juga mengenai tata cara penyampaian Pemberitahuan Pabean dan Dokumen Pelengkap Pabean, Pemeriksaan Pabean yang meliputi penelitian dokumen dan / atau pemeriksaan fisik, hingga ketentuan larangan dan pembatasan serta peermasalahan terkait lainnya.

Comment here