Lain-lain

Implementasi PUG Membutuhkan Peran Seluruh Pegawai

Semarang (7/6) – Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan.

“Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam hal pekerjaan yaitu memiliki kerja yang sama dan mendapatkan hasil yang sama. Perempuan juga berhak untuk aktif, dianggap penting, dan berperan dalam sebuah organisasi,” ujar Wening Udasmoro, Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM dalam Sosialisasi Implementasi PUG secara daring pada Jumat, 4 Juni 2021 yang diselenggarakan oleh Bea Cukai Yogyakarta.

Implementasi konsep PUG di Kemenkeu memenuhi seperangkat komponen kunci yang disebut 7(tujuh) prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat. Secara singkat prasyarat PUG tersebut dapat dijabarkan sebagai adanya rencana strategis yang dituangkan dalam bentuk peraturan sebagai wujud komitmen kebijakan Kemenkeu dalam implementasi PUG.

Diperlukan adanya struktur dan mekanisme kelembagaan, sumber daya manusia yang peka, dan data kuantitatif yang mendukung di seluruh bidang pembangunan PUG. Peran serta seluruh pegawai juga sangat penting dalam implementasi PUG yang dapat diwujudkan dalam bentuk forum komunikasi dengan para pakar gender atau organisasi terkait.

Sejalan dengan implementasi PUG di lingkungan Kemenkeu, Kanwil Bea Cukai Jateng DIY turut melaksanakan peraturan dan program terkait PUG. Beberapa implementasinya adalah pemberian kesempatan yang sama dalam berkarir dan menempuh pendidikan, penyediaan ruang laktasi, toilet dan mushola terpisah antara laki-laki dan perempuan, toilet untuk penyandang disabilitas, jalur dan parkiran ramah disabilitas, dan lain-lain.

Comment here