Lain-lain

Optimalkan Pengelolaan Kinerja, Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Internalisasi Aturan Baru

Semarang (22/7) – Guna mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan kinerja, Kanwil Bea Cukai Jateng DIY mengadakan Program Pembinaan Keterampilan Pegawai (P2KP) untuk menginternalisasikan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.1/2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tahun 2021 di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Kanwil Bea Cukai Jateng DIY secara daring pada Rabu, 21 Juli 2021.

Kepala Seksi KPT Pelayanan, Suharjo menyampaikan bahwa implementasi SE-10/MK.1/2021 lebih mengedepankan aspek objektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan. “Terdapat beberapa substansi terkandung dalam SE-10/MK.1/2021 yang mengalami perubahan dari sebelumnya, diantaranya yaitu penilaian kinerja PNS periode Januari s.d. Juni tahun 2021, penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) periode Juli s.d. Desember 2021, dan pelaporan Dialog Kinerja Individu periode II tahun 2021,” ujar Suharjo.

Salah satu PIC pengelolaan kinerja, Yusuf Evendi kemudian memaparkan terkait penilaian Prestasi Kerja PNS periode Januari s.d Juni mengacu pada ketentuan penilaian SKP dan perilaku kerja dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

“Penilaian SKP dilakukan terhadap kegiatan tugas jabatan yang dapat diukur capaiannya, yaitu SKP yang memiliki trajectory dan realisasi serta nilai tugas tambahan dan kreativitas pada periode bulan Januari s.d Juni,” jelasnya.

Teknis penyusunan dan format SKP  diatur berdasarkan ketentuan PermenPanRB  Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Penyusunan SKP dilakukan dengan memperhatikan Perjanjian Kinerja atau Kontrak Kinerja yang terakhir ditetapkan pada periode Januari s.d Juni dengan mempertimbangkan sisa target dan/ atau Perjanjian Kinerja.

Selain terdapat perubahan pola mekanisme penilaian, Nilai Kinerja PNS nantinya akan diperoleh dengan menggabungkan nilai SKP dan nilai perilaku kerja dengan bobot 60% nilai SKP dan 40% nilai perilaku kerja. Dalam kesempatan ini juga dipaparkan contoh pelaksanaan penilaian kinerja PNS, penyusunan SKP, dan pelaporan DKI periode II.

Comment here