Lain-lain

Bea Cukai Kolaborasi dengan Pajak Sosialisasikan Aturan Baru Kawasan Berikat dan NPWP

Semarang (26/08) – Sinergi DJBC dan DJP dalam memberikan asistensi bagi industry terus terjalin. Kamis, 25 Agustus 2021 Kanwil Bea Cukai Jateng DIY dan KPPBC Surakarta bersama  Kanwil Pajak Jateng II dan KPP Madya Semarang berkolaborasi mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.04/2021 dan Pemusatan NPWP kepada seluruh pengguna fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Jateng DIY.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, Muhamad Purwantoro menyampaikan bahwa sosialisasi kali ini merupakan sinergi antara Bea Cukai dan Pajak terkait pemberian insentif fiskal kepada pengguna jasa guna menumbuhkan perekonomian nasional.

“Saya harap fasilitas yang kami berikan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh pengguna jasa sehingga dapat lahir, beproses, dan berkembang sesuai dengan tujuannya dan meningkatkan daya saing di pasar internasional”, pesan Purwantoro.

Agung Setijono, Kepala Seksi PKC V Bea Cukai Surakarta sebagai narasumber dalam acara ini kemudian menjelaskan hal-hal penting dalam aturan baru tersebut. “Pengaturan baru dan penegasan dalam PMK ini yaitu Penegasan kegiatan  pemasukan/ pengeluaran  barang milik Subyek Pajak  Luar Negeri dan beberapa aturan Perpajakan yang sering dispute di Lapangan”, ujar Agung yang kemudian menjelaskan lebih detil kepada peserta.

Sementara itu, Delima Boru Manalu dan Wahyono selaku narasumber dari KPP Madya Semarang mejelaskan terkait pemusatan NPWP yang tercantum dalam PER-11/PJ/2020 dan Administrasi Wajib Pajak di KPP Wajib Pajak Besar, Khusus dan Madya (KPP BKM) yang tercantum dalam PER-11/PJ/2020.

“Dalam PER-05/PJ/2021 ini terdapat perubahan dari peraturan sebelumnya diantaranya yaitu perubahan pada pasal 5 dan 6, Penambahan Satu Pasal Ketentuan Peralihan (Pasal 20A) terkait masa transisi penggunaan SPT Masa PPh Pasal 21/26 secara terpusat di KPP BKM, Perubahan Lampiran B mengenai Wilayah Administrasi Pemotongan atau Pemungutan dan Pembayaran atau Penyetoran Pajak menyesuaikan dengan Wilayah Kerja KPP BKM dalam PMK-184, serta Perubahan Lampiran C dan Lampiran D”, jelas Delima.

Sementara itu Wahyono menambahkan bahwa Sejatinya PER-11/PJ/2021 bertujuan untuk  memberikan kemudahan administrasi bagi Pengusaha Kena Pajak dalam menyampaikan pemberitahuan pemusatan tempat PPN terutang secara elektronik (online) kepada Kanwil DJP Tempat Pemusatan serta memberikan kepastian hukum bagi Pengusaha Kena Pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang.

Comment here