Lain-lain

Optimalkan Pemanfaatan DBHCHT, Bea Cukai Gelar FGD Excise Talk

Semarang (13/10) – Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk petani tembakau hingga pengusaha rokok di daerah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggelar FGD Excise Talk pada Rabu, 13 Oktober 2021. Kegiatan ini digelar secara daring dan diikuti oleh Pemerintah Daerah, Asosiasi terkait dan perwakilan masyarakat.

“Diharapkan dengan FGD ini kita akan mendapatkan masukan terkait kendala yang dialami serta mendapatkan pemecahan masalah agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan DBHCT khususnya untuk petani dan buruh pabrik rokok sehingga perekonomian di daerah bergairah kembali.” Ujar Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga (KIAL), Syarif Hidayat dalam sambutannya.

Pada tahun 2021, Pemerintah menetapkan target penerimaan dari sektor cukai mencapai 173 Triliun. Selain sebagai tumpuan pendapatan negara, cukai juga merupakan alat pengendalian untuk eksternalitas negatif. Selaras dengan hal tersebut, pemerintah mengalokasikan DBHCHT kepada daerah penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% dari total penerimaan Cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia.  Selain dibagikan ke daerah penghasil cukai hasil tembakau, porsi 2% dari nilai cukai tersebut juga dibagikan kepada daerah penghasil tembakau sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU/VI/2008.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Aturan pelaksanaan dari DBHCHT pun juga telah mengalamai beberapa perubahan. Perubahan terakhir dari ketentuan ini diatur dalam PMK.206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT. Dalam peraturan tersebut terjadi refocusing anggaran yang pada peraturan sebelumnya dialokasikan 50% untuk kesehatan menjadi 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 25 % untuk kesehatan dan 25% untuk penegakan hukum. Refocusing dilakukan sebagai landasan dari kebijakan naiknya cukai hasil tembakau yang mengalami kenaikan rata-rata 12.5% pada tahun 2021.

Dengan penambahan pembagian proporsi pada bidang kesejahteraan masyarakat, diharapkan dapat memberikan manfaat lebih pada petani tembakau dan buruh rokok yang terdampak kenaikan cukai hasil tembakau. Selain itu pembagian alokasi 25% pada bidang penegakan hukum dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan DJBC atau aparat penegakan hukum lainnya untuk mengendalikan peredaran rokok ilegal.

Sementara itu Direktur Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Adrianto menyoroti terkait trend kenaikan DBHCHT yang sejalan dengan kenaikan penerimaan cukai. “Dari 2018 kalo kita lihat total penerimaannya 152 Triliun, di 2019 164 Triliun dan di 2020 170 Triliun. Jadi memang cukai hasil tembakau ini adalah salah satu komponen yang penting dalam penerimaan negara, yang tentunya memiliki dampak yang strategis bagi seluruh ekosistem yang terkait dengan industri hasil  tembakau”. Ujar Adrian.

“Menilik penggunaan DBHCHT, diperlukan penajaman dari pemanfaatan penggunaan DBHCHT. Ini harus tepat mengena pada apa yang kita butuhkan terkait dengan industri hasil tembakau baik dari sisi produktivitas yang akan berpengaruh pada penerimaan negara maupun dari sisi kesehatan masyarakat yang ada di daerah penghasil tersebut” Imbuh Adrian.

Comment here