Pengawasan

Kolaborasi Bea Cukai dan Pemda Jateng Sosialisasikan Rokok Ilegal Rugikan Masyarakat dan Negara

Semarang (12/10) – Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Muhamad Purwantoro hadir menjadi narasumber dalam acara Dialog Interaktif di Semarang TV pada Rabu, 10 November 2021. Dialog interaktif yang disiarkan secara langsung ini mengusung tema “Waspada Peredaran Rokok Ilegal Dikalangan Masyarakat”.

Purwantoro menjelaskan bahwa pita cukai adalah tanda bukti bahwa Barang Kena Cukai (BKC) telah dilunasi cukainya. “Ini sekaligus menjadi instrumen baik bagi kami petugas Bea Cukai maupun masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan mengenali apakah rokok yang beredar ini sudah membayar cukainya atau belum”, jelasnya.

Selanjutnya Purwantoro juga menjelaskan bahwa pita cukai memiliki setidaknya 18 fitur pengaman yang tidak mudah untuk dipalsukan. “Sehingga ini mempermudah masyarakat untuk mengenali jika ada pita cukai palsu yang beredar, kemudian pita cukai asli juga hanya boleh dilekatkan 1 (satu) kali saja, tidak boleh 1 pita cukai setelah digunakan kemudian dilepas dan ditempelkan dibungkus rokok lain. Jadi rokok yang ditempeli pita cukai bekas termasuk dalam kategori ciri rokok ilegal”, jelasnya.

“Salah satu cara untuk mengenali rokok itu legal atau tidak itu dari harga. Kalau rokok itu terlalu murah maka perlu hati-hati karena dalam 1 batang rokok terdapat 3 jenis pungutan negara di dalamnya. Ada cukai, Pajak Rokok dan PPN hasil tembakau. Kalau dihitung bisa lebih dari 50%”, tambahnya.

Pengenaan pungutan ini dengan alasan agar rokok ini tidak mudah dijangkau. “Persoalan rokok tidak hanya terkait penerimaan saja, tujuan utamanya bukan penerimaan negara melainkan mengendalikan konsumsi, dengan harapan rokok ini tidak mudah untuk dijangkau terlebih untuk anak dibawah umur”, jelas Purwantoro.

Berbagai kerugian timbul akibat peredaran rokok ilegal. “Kerugiannya banyak, diantaranya penerimaan negara tidak tercapai, policy pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok itu terdistorsi karena adanya rokok ilegal, timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat antara pabrik yang legal dengan yang ilegal”, tegas Purwantoro.

Sementara itu, Arif Sambodo Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa dengan adanya rokok ilegal yang mempengaruhi penerimaan negara akan berpengaruh pada dana bagi hasil.

“Rokok illegal juga berpengaruh terhadap Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau (DBHCHT) yang dibagikan ke pemerintah daerah, sehingga sasaran-sasaran kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT entah itu pembinaan terhadap petaninya, buruh tembakaunya, ataupun segenap potensi ekonomi di suatu daerah penghasil tembakau menjadi tidak optimal”, jelasnya.

Arif juga menyampaikan terkait program pemerintah dalam ranga membina para penguasaha untuk menjadi legal adalah dengan adanya Kawasan Industri hasil tembakau. “Bagaimana produsen-produsen rokok ilegal agar berusaha secara legal dalam suatu kawasan yaitu Kawasan Industri hasil tembakau (KIHT). Disana difasilitasi oleh pemerintah terkait produksinya dan juga disediakan kantor untuk petugas Bea Cukai, sehingga yang semula produsen ilegal dibina menjadi legal”, jelasnya.

Purwantoro mengajak seluruh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lainnya untuk memberantas rokok ilegal. “Rokok ilegal itu musuh bersama, apabila menemukan adanya peredaran rokok ilegal, segera lapor ke Kantor Bea Cukai terdekat”, pungkasnya.

Comment here