Lain-lain

Jamin Keterbukaan Informasi Publik, Bea Cukai Gelar Asistensi PPID

Jamin Keterbukaan Informasi Publik, Bea Cukai Gelar Asistensi PPID

Semarang (7/12) – Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik antara lain untuk menjamin publik mendapatkan informasi yang menjadi haknya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik menjadi satu ciri penting negara demokratis dan sebagai implementasi good governance.

Namun tidak semua informasi dari suatu instansi bisa dikonsumsi oleh publik. Ada yang bersifat rahasia, pun sebaliknya ada yang harus disampaikan ke publik dalam rangka transparansi. Pengelolaan informasi publik yang baik menjadi penting dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini ditekankan Muhamad Purwantoro, Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY saat membuka asistensi Pengelolaan Informasi Publik PPID, Jumat, 3 Desember 2021 di Auditorium Bea Cukai Purwokerto.

“Saya berharap kegiatan asistensi pengelolaan informasi publik ini menjadi lantaran dan pemahaman oleh seluruh pegawai tentang pentingnya mengelola, menyampaikan, dan menjaga informasi kantor serta dapat mengemas dengan baik informasi yang akan disampaikan ke publik” ujar Purwantoro.

Senada dengan hal tersebut Hatta Wardhana, Kepala Subdirektorat Penyuluhan dan Layanan Informasi Direktorat KIAL menyampaikan pentingnya mendorong keterbukaan informasi publik.

“Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID sangat penting bagi kita semua terutama unit pelayanan informasi atau humas, karena PPID lahir dari undang-undang keterbukaan informasi publik yang mana memiliki kewajiban memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik dalam rangka tranparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan pemerintah yang samakin baik”, ujar Hatta.

Kegiatan Asistensi Pengelolaan Informasi Publik PPID ini diselenggarakan oleh Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga bekerja sama dengan Kanwil DJBC Jateng DIY dan KPPBC Purwokerto, diikuti oleh perwakilan dari 10 Satker / KPPBC se Jateng DIY. Seluruh Satker diharapkan dapat mengelola seluruh informasi publik dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik. 

Comment here