Lain-lain

Optimalisasi Pemanfaatan DBH CHT, Bea Cukai Jateng DIY dan Pemprov Jawa Tengah Jalin Sinergi

Semarang (14/01) – Bertempat di Ruang Rapat Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, digelar rapat koordinasi antara Bea Cukai Jateng DIY dengan Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Jumat, 14 Januari 2022. Rapat kali ini berfokus membahas mengenai pemanfaatan DBH CHT di bidang penegakan hukum.

“Menindaklanjuti amanah dari PMK 215, perlu dibangun sinergitas program dan sumber daya antara Bea Cukai dengan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Melalui audiensi ini saya rasa kita memiliki kepentingan yang sama. Peredaran rokok ilegal turun, capaian cukai meningkat dan akhirnya DBH CHT bisa naik.” ujar Een Erliana selaku Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBH CHT, pemerintah kembali memperbaharui rumusan kebijakan yang mengatur DBH CHT untuk pemerintah daerah. Salah satu perubahan yang signifikan dapat terlihat pada porsi alokasi DBH CHT, dimana pada Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya diatur porsi pada bidang kesejahteraan masyarakat, bidang penegakan hukum dan bidang kesehatan secara berturut turut diberikan alokasi sebesar 50%, 25% dan 25% diubah menjadi 50%, 10% dan 40%.

Dengan adanya perubahan struktur DBH CHT inilah, sekretariat DBH CHT Provinsi Jawa Tengah berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran khususnya pada bidang penegakan hukum yang mengalami pengurangan besaran alokasi. Dalam rapat ini pula dikemukakan evaluasi dan masukan mengenai pemanfaatan DBH CHT kepada Pemerintah Daerah oleh Kanwil Bea Cukai Jateng DIY.

“Di bidang penegakan hukum ini ada tiga besaran yang diatur, pembinaan industri, sosialisasi cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Di bidang pembinaan industri kami mengusulkan untuk memberikan dukungan pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) kepada daerah-daerah yang layak untuk dibangun KIHT,” ujar Arif Setijo Noegroho, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kanwil Bea Cukai Jateng DIY.

“Pada kegiatan sosialisasi cukai, kami membuka pintu seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk bekerjasama dengan Humas Bea Cukai sehingga sosialisasi dapat berjalan sesuai PMK 215. Harus jelas, mudah dibaca dan dominan sehingga harapannya masyarakat dapat membantu dalam upaya pemberantasan rokok ilegal. Di bidang pemberantasan rokok ilegal, Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan aplikasi SIROLEG agar pelaksanaan operasi penindakan rokok ilegal dapat dilaksanakan secara tepat sasaran,” imbuhnya.

Bea Cukai Jateng DIY dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan DBH CHT secara tepat sasaran agar manfaat dari DBH CHT dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Comment here