Transformasi Kelembagaan

Bea Cukai Jateng DIY Kembali Perkuat Budaya Anti Korupsi

Semarang (20/06) – Kanwil Bea Cukai Jateng DIY kembali melaksanakan internalisasi anti korupsi pada Jumat, 17 Juni 2022. Internalisasi kali ini membahas tema terkait benturan kepentingan, whistleblowing system, dan kerangka kerja integritas.

Kepala Bidang Kepatuhan Internal Yacobus Agus Wahyudiono menyampaikan bahwa Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-323/KMK.09/2021 menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan dalam membangun budaya integritas dan sistem pencegahan serta penindakan yang terintegrasi.

“Kerangka Kerja Integritas ini akan memetakan dengan jelas peran setiap pejabat/pegawai dalam membangun dan menegakkan integritas sehingga diharapkan akan meningkatkan nilai integritas dan budaya sadar risiko bagi pejabat/pegawai dan organisai” jelasnya.

Selanjutnya, Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan Suharjo menyampaikan terkait whistleblowing system (WISE) yang merupakan sebuah sistem pengaduan masyarakat maupun pejabat/pegawai Kementerian Keuangan melaporkan perbuatan-perbuatan yang berindikasi pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan.

“WISE dapat digunakan sebagai alat deteksi dini untuk melakukan perbaikan sistem pengendalian dan pelayanan kepada masyarakat. Identitas pelapor melalui WISE dilindungi, prosesnya mudah dan cepat serta terintegrasi dengan semua sistem pelaporan masing-masing unit eselon I, dan dilakukan monitoring secara rutin dengan laporan kepada Menteri Keuangan” jelasnya.

Sementara itu Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Wage Rinanto menyampaikan bahwa dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, maka perlu dilakukan pengendalian dan penanganan terkait benturan kepentingan bagi ASN.

“Bentuk implementasinya mulai dari pencengahan terlebih dahulu dengan membuat deklarasi hubungan afiliasi, pembuatan dan penandatangan pakta integritas, dan melaporkan apabila terdapat benturan kepentingan. Berdasarkan laporan tersebut pimpingan melakukan penanganan dengan memetakan berdasarkan profil risikonya, guna menjamin pelaksanaan maka dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala”, jelasnya.

Comment here