Lain-lain

Kaji Pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau, Atasi Peredaran Rokok Ilegal

Sentra Industri Hasil Tembakau

Surakarta (24/8) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jateng bersama Kanwil Bea Cukai Jateng DIY menggelar FGD Penyusunan Studi Kelayakan Pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau (IHT) pada Rabu, 24 Agustus 2022. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Novotel Solo dan diikuti oleh pejabat/pegawai pemerintah Kota/Kabupaten Solo Raya serta para pelaku usaha di bidang pengolahan hasil tembakau di wilayah Jawa Tengah.

Kepala Disperindag Prov Jateng Muhammad Arif Sambodo menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini dilakukan dalam rangka memberikan ruang dan wadah untuk berdiskusi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat usaha dalam penyusunan pembentukan Sentra IHT.

“Pembentukan sentra ini dilaksanakan sebagai upaya merangkul dan menyatukan para pelaku usaha IKM pengolahan hasil tembakau dalam suatu wadah kelompok atau organisasi dalam bentuk sentra” ujar Arif

Sementara itu, Kepala Biro ISDA Prov Jateng Dadang Somantri menyampaikan bahwa pendekatan Sentra IHT melalui Sentra Industri Kecil dan Menengah mengacu pada PP nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

“Sentra industri kecil dan industri menengah adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis menggunakan bahan baku sejenis, dan atau melakukan proses produksi yang sama”,  jelas Dadang.

Dadang juga menyampaikan bahwa pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan Sentra IHT merupakan program pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Sentra Industri Hasil Tembakau

Pada kesempatan yang sama Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Cahya Nugraha menambahkan bahwa latar belakang pembentukan Sentra IHT ada lima pertimbangan pokok yaitu upaya mengatasi peredaran rokok ilegal, pembinaan IKM, mengoptimalkan penggunaan DBHCHT, menumbuhkan industri pendukung, dan memudahkan asistensi dan pengawasan.

“Upaya mengatasi peredaran rokok ilegal akan terus dilakukan dalam rangka pengamanan keuangan negara, penciptaan iklim usaha yang sehat, dan kelancaran pembangunan,” pungkas Cahya.

Comment here