PelayananUncategorized

Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai Sosialisasikan Ketentuan KIHT

Semarang (28/9) – Guna menekan angka peredaran rokok ilegal, Bea Cukai Jateng DIY sosialisasikan ketentuan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) untuk pemerintah daerah dan petani tembakau di wilayah Solo Raya. Bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, kegiatan ini digelar di Hotel Syariah Surakarta pada Selasa 28 September 2022.

“Cukai menjadi salah satu penopang penerimaan negara, pendapatan terbesarnya masih dari hasil tembakau. Oleh karena itu rokok ilegal harus diberantas, salah satunya melalui KIHT.” Ungkap Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Bea Cukai Jateng DIY, Cahya Nugraha yang bertindak sebagai narasumber.

KIHT adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan prasarana, sarana serta fasilitas penunjang industri hasil tembakau yang disediakan, dikembangkan, dan dikelola, oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau.

Dalam paparannya, Cahya mengungkapkan bahwa salah satu konsideran pembentukan KIHT adalah mengatasi peredaran rokok ilegal melalui langkah non-represive. “KIHT ini mendorong pengusaha yang selama ini belum legal untuk berusaha secara legal sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Selain mengatasi rokok ilegal secara non-represive, konsideran pembentukan KIHT antara lain untuk pembinaan IKM, mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT, memudahkan asistensi dan pengawasan serta menumbuhkan industri pendukung,” jelas Cahya.

“Saat ini di Indonesia ada 2 (dua) KIHT, yang di Jawa Tengah ada Kudus dan Sopeng di Sulawesi Selatan,” imbuhnya.

Sementara itu dalam diskusi interaktif, Juwandono dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyampaikan usulan mengenai optimalisasi pemanfaatan KIHT. “Kami berharap KIHT ini dapat dimanfaatkan secara optimal, dengan kemudahan dan fasilitas yang tersedia, kalau bisa jangan sampai pengusaha yang memanfaatkan KIHT ini minim,” harap Juwandono.

Menanggapi hal tersebut, Cahya Nugraha mengungkapkan bahwa salah satu ketentuan yang dapat menarik minat dari pelaku usaha adalah kebijakan ketentuan luas lokasi bagi pengusaha pabrik di dalam KIHT dan ditopang oleh industri pendukung dalam satu wilayah. “Kalau di luar KIHT, buat pabrik minimal lokasi usahanya harus 200m2. Kalau KIHT tidak harus, jadi ya harapannya akan banyak yang berminat untuk memanfaatkan. Terus KIHT kan semua satu lokasi, mulai dari penyedia bahan pendukung, pengemas, mesin hingga laboratorium. Jadi bahan baku utama berupa daun tembakau keluar KIHT berupa hasil produksi sudah dalam bentuk rokok.” Pungkas Cahya.

Comment here